Jambi - Bola panas dugaan praktik jual beli jabatan Kepala Sekolah (Kepsek) di Kota Jambi yang menyeret nama 'Genk P' dan 'Genk A' akhirnya direspons Dinas Pendidikan Kota Jambi. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi, Jaelani, akhirnya angkat bicara mengenai isu liar yang menyebut adanya permintaan mahar hingga Rp 100 juta tersebut.
Saat dikonfirmasi mengenai manuver dua kelompok yang disebut-sebut bergerilya mendatangi calon Kepsek ini, Jaelani memberikan jawaban yang terkesan hati-hati. Ia tidak secara tegas menampik keberadaan kelompok tersebut, namun juga tidak membenarkannya secara gamblang.
Jaelani berdalih, mekanisme seleksi saat ini sudah berbeda karena terintegrasi langsung dengan sistem pusat.
"Coba kontak Pak Mardansyah. Karena seleksi ini sekarang lewat by sistem juga di Kemdikdasmen... jadi dak kayak (tidak seperti) dulu," kata Jaelani saat dihubungi, Kamis (4/12/2025).
Meski mengklaim sistem seleksi sudah ketat, Jaelani tak menampik potensi adanya penumpang gelap yang mencoba bermain air keruh. Merespons isu mahar puluhan hingga ratusan juta yang dipatok para 'genk' tersebut, Jaelani menegaskan kembali instruksi Wali Kota Jambi.
Ia meminta para calon Kepsek untuk tutup telinga terhadap segala bentuk iming-iming jabatan instan. Peringatan keras alias warning juga ia tujukan kepada "orang dalam" di lingkungan Disdik yang nekat nekat bermain api.
"Yang jelas sebagaimana arahan Pak Wako, jangan percayo dengan iming-iming jika ado yang nawari," tegasnya.
"Dan kepada staf-staf Disdik pun sudah diingatkan... jika ada yang main-main tanggung resikonya," ancam Jaelani.
Ketika didesak lebih jauh mengenai langkah konkret Disdik untuk membatasi ruang gerak para 'makelar' ini di lapangan, Jaelani enggan berkomentar panjang lebar. Ia memilih melimpahkan penjelasan teknis kepada bawahannya.
"Itu yang dari saya. Selebihnya bisa ke Pak Mar (Mardansyah)," pungkasnya singkat.
Jawaban diplomatis sang Plt Kadis ini tampaknya belum sepenuhnya menjawab keresahan publik. Terlebih, sebelumnya telah muncul desakan keras dari pengamat dan DPRD Kota Jambi agar KPK segera turun tangan mengusut dugaan tarif jabatan yang dinilai sudah di luar nalar tersebut.(*)
Add new comment