JAKARTA - Sebuah terobosan mengejutkan dilontarkan Presiden terpilih Prabowo Subianto terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Secara tegas, Prabowo menyatakan bahwa dirinya telah mengubah regulasi yang memungkinkan warga negara asing (WNA) untuk memimpin BUMN. Langkah ini diambil demi menarik talenta terbaik dan mendongkrak perekonomian Indonesia.
Pernyataan ini disampaikan Prabowo dalam sebuah wawancara yang diunggah pada Rabu (16/10/2025) [00:00]. Ia menekankan pentingnya mencari "otak terbaik" (best brains) dan "talenta terbaik" (best talents), tanpa membatasi kewarganegaraan.
"Saya sudah mengubah regulasinya sekarang, ekspatriat, non-Indonesia, bisa memimpin BUMN kita," tegas Prabowo.
Menurut Prabowo, kebijakan ini bukan tanpa alasan. Investor akan menyaksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menarik modal. Saat ekonomi tumbuh, daya beli masyarakat juga akan meningkat.
"Investor akan menyaksikan ekonomi yang tumbuh, yang menarik modal... ekonomi yang tumbuh dan jika orang-orang ini punya uang, apa yang mereka lakukan? Mereka akan membeli sepatu, pakaian, mereka ingin memperbaiki perumahan mereka, mereka ingin membeli mungkin sepeda motor, televisi," jelas Prabowo.
Prabowo juga menyoroti potensi besar Indonesia dalam mineral kritis dan kekayaan sumber daya alam lainnya, yang membutuhkan eksplorasi dan teknologi baru. "Ada banyak ruang untuk investasi baru. Kita butuh lebih banyak eksplorasi untuk minyak dan gas, kita butuh lebih banyak pengeboran," ujarnya.
Tak hanya soal investasi, Prabowo juga menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya yang lebih baik, termasuk peningkatan penerimaan pajak.
Salah satu fokus utamanya adalah merasionalisasi jumlah BUMN yang saat ini mencapai sekitar 1.000 perusahaan. Prabowo menargetkan jumlah ini akan dipangkas menjadi sekitar 200 hingga 240 BUMN saja.
"Saya sudah memberikan arahan kepada ketua (BUMN) untuk merasionalisasi semuanya, mengurangi dari 1.000 perusahaan menjadi mungkin angka yang lebih rasional, mungkin 200 atau 230, 240, dan kemudian menjalankannya dengan standar internasional," kata Prabowo.
Ia yakin, dengan restrukturisasi ini, tingkat pengembalian aset (return on assets) yang saat ini hanya 1-2% bisa ditingkatkan secara signifikan.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyinggung pentingnya pemimpin politik memahami bisnis dan ekonomi. Ia menyayangkan masih banyak pemimpin politik yang tidak mau "mengerjakan pekerjaan rumah" atau takut terhadap angka-angka ekonomi.
"Sekarang sudah saatnya bagi semua pemimpin muda Indonesia yang ingin menjadi pemimpin politik, Anda harus memahami bisnis dan ekonomi," tegasnya.
Kebijakan ini diharapkan menjadi fondasi kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan, serta menciptakan tata kelola BUMN yang lebih efisien dan berdaya saing global.(*)
Add new comment