Di balik barisan bata merah yang bersaksi atas kejayaan masa lalu, Candi Muaro Jambi (CMJ) kini bersiap menyambut masa depan baru. Tak lagi hanya menjadi tujuan ziarah sejarah, kawasan cagar budaya nasional ini mulai dipoles untuk naik kelas. Yakni menjadi pusat wisata sejarah digital dan motor pertumbuhan ekonomi kreatif Provinsi Jambi.
Candi Muaro Jambi
Gerakan Masyarakat Peduli Rakyat Jambi (MPRJ) kembali mendatangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi. Kali ini, MPRJ membawa laporan terkait dugaan penyalahgunaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) oleh PT Pembangunan Mendalo Indah Permai (PMP).
Dalam aksi yang dipimpin Bob To, MPRJ menuding PT PMP tidak hanya menyalahi aturan perizinan TUKS, tetapi juga beroperasi dalam zona inti Cagar Budaya Nasional Candi Muaro Jambi, yang seharusnya bebas dari aktivitas industri ekstraktif seperti tambang batu bara dan sawit.
Di tengah keheningan sejarah yang terpendam ribuan tahun, Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Candi Muaro Jambi mendapat perhatian istimewa. Minggu (24/11/2024), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Kepala Bappenas) Rachmat Pambudy bersama Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., meninjau proyek pembangunan museum dan pemugaran candi yang didanai APBN.
JAMBI – Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., mendampingi kunjungan kerja Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, ke Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Candi Muaro Jambi, Minggu (24/11/2024). Kunjungan ini bertujuan meninjau perkembangan proyek pembangunan museum yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Proyek revitalisasi Candi Muaro Jambi senilai lebih seperempat triliun memicu rasa penasaran publik. Apa saja yang akan dilakukan dengan dana sebesar itu? Publik mendesak pengawasan ketat agar proyek ini sukses tanpa penyimpangan, demi melestarikan warisan budaya.
***
Jambi – Kawasan Cagar Budaya Muaro Jambi kembali menjadi sorotan publik. Pada Jumat, 28 Juni 2024, Tim Gabungan Ditreskrimsus Polda Jambi bersama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, BPTD IV Wilayah Jambi, dan Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah V melakukan pengecekan langsung ke lokasi yang dikelilingi oleh stockpile batubara.