BPK RI 2025 temukan kekurangan volume pada proyek TIC Air Panas Sungai Medang senilai Rp 1,314 miliar yang dikerjakan CV Rafka Berkah. Perusahaan ini juga pernah terlibat polemik proyek IGD Bukit Tengah akibat sengketa akses jalan.
***
CV Rafka Berkah, perusahaan konstruksi berbasis di Kabupaten Kerinci, menjadi sorotan setelah proyek Tourist Information Center (TIC) Air Panas Sungai Medang senilai Rp 1,314 miliar terkena temuan BPK RI 2025.
BPK menemukan kekurangan volume pada 9 item pekerjaan serta denda keterlambatan 2 hari yang belum disetor ke kas daerah. Manajemen CV Rafka Berkah mengakui temuan itu dan menyatakan telah mengembalikan nilai temuan sesuai rekomendasi auditor.
“Sesuai temuan BPK RI, sudah kami kembalikan,” tegas pihak CV Rafka Berkah.
Audit BPK RI tahun 2025 atas proyek TIC Air Panas Sungai Medang mengungkap penyimpangan pekerjaan yang dikerjakan CV Rafka Berkah. Proyek pembangunan TIC senilai Rp 1,314 miliar di Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kerinci itu sebenarnya dinyatakan selesai 100% pada Oktober 2024.
Namun BPK menemukan sembilan item pekerjaan (mulai dari pekerjaan struktur beton, ACP panel, hingga pipa plumbing) yang volumenya tidak terpenuhi sesuai kontrak.
Selain itu, terjadi keterlambatan penyelesaian 2 hari, yang seharusnya berakibat denda keterlambatan. Hingga pemeriksaan BPK, total nilai kekurangan volume pekerjaan plus denda terlambat belum disetorkan ke kas daerah Kerinci.
Pihak CV Rafka Berkah tidak membantah temuan ini, bahkan telah menjalankan rekomendasi BPK dengan mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut ke kas daerah.
BPK menyambut langkah ini sebagai penyelesaian temuan, meski tidak menutup kemungkinan penegak hukum mendalami bila ada unsur pidana. Proyek TIC ini sendiri dibiayai Dana Alokasi Khusus APBD 2024 dengan kontrak gabungan lump sum dan harga satuan.
CV Rafka Berkah menang tender dengan penawaran Rp 1,314 miliar, selisih tipis dari nilai HPS Rp 1,334 miliar.
Kepemilikan dan Manajemen Perusahaan
CV Rafka Berkah beralamat di Desa Mukai Mudik, Kecamatan Siulak Mukai, Kerinci. Perusahaan berbadan usaha CV (Commanditaire Vennootschap) ini dipimpin oleh Direktur Nera Ofrida, sesuai akta pendirian perusahaan. Nama Nera Ofrida tercantum sebagai penanda-tangan surat resmi perusahaan, misalnya dalam surat ke Pemkab Kerinci tahun 2022.
Selain itu, ada nama sosok Adrami sebagai pengelola lapangan atau kontraktor pelaksana CV Rafka Berkah. Adrami kerap tampil sebagai wakil perusahaan di lapangan, contohnya saat terjadi konflik akses jalan proyek (2022), ia bernegosiasi langsung dengan warga.
CV Rafka Berkah tercatat didirikan pada 15 November 2029 sesuai akta pendirian AHU-0002845-AH.01.15 Tahun 2022. Kemudian, tercatat pernah melakukan perubahan akta pendirian pada 26 Januari 2022 sesuai akta perubahan AHU-0004554-AH.01.16 TAHUN 2022.
Dari catatan kepemilikan dokumen SBU KBLI 2020, CV Rafka Berkah terjejak berulangkali mengurus SBU dengan berbagai subklasifikasi proyek. Mulai dari Jalan, Konstruksi gedung perkantoran, Pendidikan, kesehatan hingga drainase. Beberapa dokumen SBU tercatat berstatus "Pencabutan". Ada yang berstatus "Permohonan Ditolak".
Terlihat pula, ada SBU yang baru terbit di tahun 2025 ini. Antaralain SBU BG005 (Kinstruksi Gedung Kesehatan) dengan masa aktif 30 Januari 2025 hingga 30 Januari 2028. Sepertinya, CV Rafka Berkah sedang mengincar proyek berbasis gedung kesehatan.
Jejak Kontroversi
Meski tergolong senior, jejak CV Rafka Berkah tak luput dari kontroversi. CV ini pernah berpolemik saat mengerjakan proyek rehabilitasi IGD RSUD Bukit Tengah tahun 2022 silam. Kontrak pekerjaan ini bernomor 640/III/06/SP/Kontrak/PPK-CK/PUPR/2022 diteken dengan CV Rafka Berkah (nilai Rp 1,4 miliar) yang mendapat waktu hingga akhir 2022 untuk menyelesaikan rehab gedung IGD.
Sejak awal Juli 2022 proyek tersendat. Pada 4 Juli 2022, CV Rafka Berkah mendadak menyurati Pemda Kerinci. Mereka mengadukan akses jalan ke lokasi tertutup oleh pagar warga.
Surat No.15/CV RB/VII/2022 yang ditandatangani direktur CV Rafka Berkah, Nera Ofrida, memohon pemerintah menyelesaikan masalah akses jalan agar pembangunan IGD bisa berjalan semestinya.Meski surat sudah dilayangkan, hingga pertengahan Juli 2022 belum ada tanggapan resmi dari Bupati Kerinci, kala itu masih dijabat Adirozal.
Sementara itu, pekerjaan fisik di lapangan terpaksa dihentikan karena alat berat dan material tak bisa masuk. Kondisi proyek sempat terbengkalai beberapa pekan. Situasi ini memicu kekhawatiran mengingat gedung IGD Bukit Tengah rencananya akan dipakai sebagai kantor DPRD Kerinci yang hingga saat itu belum punya gedung tetap. Jika rehab IGD gagal, DPRD terancam “terkatung-katung” tanpa kantor ketika gedung UGD RSU Ujung Ladang (yang mereka tumpangi sementara) harus difungsikan untuk pasien.
Penghalang proyek ini adalah SWJ (52 tahun), warga Desa Sungai Pegeh, Kecamatan Siulak Mukai, Kerinci. SWJ merupakan pemilik tanah warisan orang tuanya yang dilintasi jalan menuju gedung IGD Bukit Tengah. Pada akhir Juni 2022, ia memagari jalan tanah di lahannya dan melarang keras kontraktor membawa material melewati tanah tersebut.
Pagar darurat dari kayu dan bambu didirikan melintang jalan. Aksi itu efektif memutus akses truk material ke lokasi. SWJ beralasan, pemerintah maupun kontraktor belum memenuhi kompensasi atas penggunaan lahannya sebagai jalan proyek.
Kala itu, SWJ menuntut uang sewa lahan sebesar Rp 100 juta untuk mengizinkan jalan di tanahnya dipakai lalu lintas material. Bahkan informasi awal menyebut permintaan mencapai Rp 150 juta sebelum negosiasi. Dari nilai itu, sempat diberikan uang muka Rp 30 juta, namun SWJ tetap menutup jalan karena sisa kompensasi belum dibayar penuh.
Ia bersikeras tidak mengizinkan lewat “baik dari depan, belakang, maupun samping, pokoknya tidak boleh tanpa seizinnya” ujar Adrami, pengelola proyek dari CV Rafka Berkah, saat itu.
SWJ juga menyampaikan ancaman terang-terangan kepada pekerja proyek. Menurut sumber warga dan kontraktor, ia mengultimatum bahwa "siapa saja yang memasukkan bahan material ke lokasi rehab gedung UGD, akan ditebas kakinya".
Ancaman kekerasan ini membuat pihak CV Rafka Berkah ciut nyali. Kontraktor khawatir insiden tak diinginkan terjadi di lapangan. Akibatnya, sejak awal Juli pembangunan IGD Bukit Tengah mandek total demi keamanan pekerja.
SWJ berdalih tindakannya semata menegakkan hak atas tanah warisan keluarga. Ia mengeklaim jalan yang dipakai ke proyek sepenuhnya berada di lahannya. Awalnya ia meminta ganti rugi dalam bentuk jual-beli tanah belakang gedung IGD seharga Rp 75 juta.
Namun karena tanah status waris, harus disepakati seluruh ahli waris. Negosiasi pembelian lahan ini rumit secara internal keluarga. Adrami mengaku sudah mencoba “niat baik” membeli sebagian tanah SWJ. Adrami telah membayar uang untuk membeli tanah bagian belakang kantor UGD, baru dibayar Rp 30 juta. Dengan rincian Rp 20 juta lewat Kades Sungai Pegeh dan Rp 10 juta ke salah satu keluarga (Nevi Sulastri). Karena sengketa keluarga tak kunjung tuntas, Rp 10 juta itu dikembalikan oleh Nevi, sehingga efektif baru Rp 20 juta yang terbayarbeo.co.id.
Gagal dengan opsi jual putus, SWJ kemudian bersikukuh pada opsi uang sewa jalan. Besaran yang ia minta untuk kompensasi penggunaan jalannya selama proyek. SWJ menilai angka itu pantas atas risiko lahannya dipakai jalan umum. Ia juga merasa berhak melarang siapa pun lewat tanpa izinnya sebelum kompensasi dilunasi. Tindakan memagar jalan pun ia anggap sah sebagai upaya menegosiasi pemerintah.
Proyek STOP Sementara
CV Rafka Berkah berupaya prosedural sekaligus persuasif. Begitu jalan diblokir dan ancaman dilontarkan, pihak perusahaan menghentikan sementara pekerjaan fisik di lapangan demi keamanan. Direktur CV Rafka Berkah lantas mengirim surat resmi ke Pemkab Kerinci pada 4 Juli 2022.
Isi surat tersebut memohon agar pemda membantu menyelesaikan sengketa akses jalan. CV Rafka Berkah menekankan dalam surat bahwa waktu pelaksanaan kontrak terus berjalan sementara proyek terhenti. Mereka khawatir keterlambatan akan berdampak pada penyelesaian proyek dan pelayanan publik.
Hingga 11 Juli 2022, belum ada respon atau tindakan konkret dari pihak pemerintah daerah. Sembari menunggu solusi dari Pemkab, CV Rafka Berkah mencoba jalan negosiasi langsung dengan pemilik lahan. Pihak perusahaan, melalui Adrami (pelaksana lapangan), sempat melakukan mediasi via perangkat desa dan keluarga SWJ.
Upaya pembelian sebagian tanah seharga Rp 75 juta gagal karena konflik internal ahli waris. Alternatif terakhir adalah memenuhi tuntutan uang sewa selama masa proyek. Pihak perusahaan menyadari bahwa tanpa kompromi, proyek akan mangkrak dan anggaran Rp 1,4 miliar bisa sia-sia.
Dengan pertimbangan tersebut, CV Rafka Berkah siap berunding soal kompensasi demi kelanjutan proyek, meski itu berarti menanggung beban biaya ekstra di luar kontrak.
Setelah tekanan waktu dan desakan berbagai pihak, jalan damai akhirnya ditempuh pada akhir Juli 2022. SWJ bersedia membuka pagar dan mengizinkan truk material lewat asalkan kompensasi sesuai kesepakatan dibayar. Negosiasi intensif melibatkan tokoh informal setempat.
Menariknya, seorang mantan anggota DPRD Kerinci bernama Jondri Adi (akrab disapa Pak Chan) turun tangan sebagai penengah. Bersama keluarga pemilik lahan dan perwakilan kontraktor, mereka bertemu di rumah SWJ di Desa Sungai Pegeh. Senin, 25 Juli 2022, dicapai kesepakatan final.
CV Rafka Berkah membayar Rp 60 juta kepada SWJ sebagai uang sewa jalan hingga proyek selesai. Pembayaran disaksikan dan ditandatangani oleh Jondri Adi selaku saksi di atas kwitansi bermeterai. Uang diterima langsung oleh SWJ dan adiknya yang merupakan ahli waris lahan tersebut.
Benar saja, setelah uang sewa dibayarkan, pagar kayu dibuka dan material mulai masuk lokasi. Pada 29 Juli 2022, wartawan memantau jalan sudah bisa dilewati. Tumpukan pasir dan batu bata terlihat sudah diantar ke sekitar gedung IGD Bukit Tengah.
Proyek rehabilitasi IGD kembali berjalan Agustus 2022 setelah hampir satu bulan terhenti.
Bagi masyarakat setempat, konflik ini sempat mengganggu aktivitas warga. Jalan alternatif Napal Betakuk – Sungai Pegeh yang ditutup SWJ adalah akses vital bagi petani mengangkut pupuk dan hasil bumi. Selama sengketa, warga terpaksa mencari jalur lain yang lebih jauh. Kondisi ini menimbulkan kekecewaan karena kepentingan umum ikut terhambat. Barulah setelah jalan dibuka lagi akhir Juli, mobil warga bisa kembali melintas normal.
Namun, jejak polemik proyek CV Rafka Berkah tak berhenti di sini. Tunggu updatenya di edisi berikut.(*)
Add new comment