Rumah Dinas dan Fasilitas Pimpinan DPRD Sarolangun "Disulap" Baru, Padahal Sudah Dibelanjai di 2020

Anggaran jumbo yang kembali digelontorkan untuk renovasi rumah dinas dan fasilitas pimpinan DPRD Sarolangun terus menuai polemik. Bukan saja karena nilainya yang mencapai sekitar Rp3 miliar dari APBD 2025. Tapi yang bikin publik geram, momentumnya tak tepat. Sialnya, proyek serupa juga pernah digelontorkan pada 2020, di periode pimpinan DPRD sebelumnya.

Pakar kebijakan publik dari UIN STS Jambi, Dr. Dedek Kusnadi, menyebut praktik ini sebagai “daur ulang proyek elite” yang patut diaudit total.

“Tahun 2020, fasilitas rumah dinas pimpinan DPRD Sarolangun sudah direnovasi total. Ada gorden baru, tempat tidur, meubeler, kaca film, sampai studio mini. Sekarang, lima tahun berlalu, diadakan lagi? Ini pemborosan fiskal yang terang-benderang,” kata Dr Dedek.

Renovasi 2025 ini dilakukan di masa jabatan DPRD Sarolangun periode baru (2024–2029). Tapi item-item pengadaannya mirip dengan proyek tahun 2020, saat Ketua dan dua Wakil Ketua DPRD periode 2019–2024 juga menikmati fasilitas serupa.

Beberapa item yang diduga diulang:

• Tempat tidur: Rp187,6 juta
• Gorden: Rp378 juta
• Meubeler: Rp518 juta
• Studio video: Rp184 juta
• Perabot rumah & alat pendingin: di atas Rp500 juta

Dr Dedek menegaskan, jika barang-barang itu sudah dibeli lima tahun lalu dan masih layak, maka pengadaan ulang tanpa audit jelas adalah mubazir dan patut diduga menabrak logika akuntabilitas publik.

“Apakah tempat tidur lima tahun lalu hilang? Gorden terbakar? Kaca film mengelupas semua? Kalau rusak, mana bukti? Kalau hilang, siapa yang bertanggung jawab?” tegasnya.

Dr Dedek menyebut praktik ini sebagai simptom fiskal laten di banyak daerah. Artinya, setiap periode politik baru, fasilitas elite ikut disulap ulang.

“Rumah dinas jangan dijadikan proyek lima tahunan yang selalu ganti wajah. Ini bukan soal estetika, tapi etika penggunaan uang rakyat,” ujarnya.

Ia menyerukan agar Inspektorat, BPK, hingga KPK turun tangan. Sebab, pengulangan belanja seperti ini rawan jadi pola pemborosan sistemik.

“Jika dianggap biasa, maka seluruh daerah bisa meniru. APBD habis bukan untuk rakyat, tapi untuk kemewahan simbolik yang dibungkus formalitas,” tandasnya.

Pantau terus updatenya di Jambi Satu dan Jambi Link.(*)