Anggaran jumbo yang kembali digelontorkan untuk renovasi rumah dinas dan fasilitas pimpinan DPRD Sarolangun terus menuai polemik. Bukan saja karena nilainya yang mencapai sekitar Rp3 miliar dari APBD 2025. Tapi yang bikin publik geram, momentumnya tak tepat. Sialnya, proyek serupa juga pernah digelontorkan pada 2020, di periode pimpinan DPRD sebelumnya.
Pakar kebijakan publik dari UIN STS Jambi, Dr. Dedek Kusnadi, menyebut praktik ini sebagai “daur ulang proyek elite” yang patut diaudit total.