Jelang Munas Partai Golkar, internal DPD Golkar Jambi memanas dengan penggantian Ketua DPD II Golkar Batanghari, Syahirsah. Mantan Bupati Batanghari itu berencana melaporkan keputusan ini ke Mahkamah Partai, sementara DPD I Golkar Jambi menegaskan langkah tersebut sebagai upaya menjaga soliditas.
Jelang Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar, dinamika politik internal di Jambi memanas. Ketua DPD II Golkar Batanghari, Syahirsah, secara tiba-tiba diganti oleh DPD I Golkar Jambi. Kebijakan ini memicu reaksi keras dari Syahirsah yang merasa keputusan ini tidak adil dan tidak prosedural.
“Saya akan laporkan ini ke Mahkamah Partai Golkar,” tegas Syahirsah, seperti dikutip dari Swaranesia.com.
Ia mengaku merasa dizalimi dan berencana menempuh jalur hukum internal partai untuk mencari keadilan.
Di tengah ketegangan ini, sejumlah nama mencuat sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar, termasuk Bahlil Lahadalia, Bambang Soesatyo, dan Gibran Rakabuming Raka. Pemilihan Ketum ini menjadi ajang strategis yang menentukan arah Golkar ke depan, sehingga soliditas di tingkat daerah sangat krusial. Munas dijadwalkan berlangsung 20 Agustus 2024.
Di sisi lain, Jefri Bintara Pardede, Wakil Ketua Bidang Penanganan Bencana dan Kerawanan Sosial DPD Golkar Provinsi Jambi, mendukung penuh langkah tegas yang diambil DPD I Golkar Jambi. Menurut Jefri, tindakan penggantian Syahirsah merupakan langkah yang sudah tepat dan sesuai mekanisme partai.
“Kami mendukung penuh keputusan Ketua DPD I Golkar Jambi. Tindakan tegas ini diperlukan untuk memastikan soliditas internal menjelang Munas,” ujar Jefri.
Ia menambahkan langkah ini diambil karena Syahirsah dianggap tidak pernah berkoordinasi dengan DPD I dalam menghadapi Munas. Dan bahkan berusaha membuat gerbong sendiri serta mempengaruhi DPD lainnya untuk mengikuti jalurnya.
“Kami butuh soliditas dalam menghadapi Munas. DPD I sudah bertindak sesuai mekanisme partai, dan kami akan tegak lurus mengawal keputusan ini,” tambah Jefri.
Keputusan DPD I mengganti Syahirsah tampaknya bertujuan untuk menyolidkan barisan menjelang Munas, di mana kesatuan komando di bawah pimpinan DPD I dianggap krusial. Namun, langkah ini juga menunjukkan adanya ketegangan internal yang tidak bisa diabaikan, mengingat adanya perlawanan dari pihak yang digantikan.(*)
Add new comment