Di sebuah desa kecil di Maro Sebo Ulu, Batanghari, keramaian sedang menggema. Desa Kembang Seri bersiap untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) di dua TPS, yakni TPS 02 dan TPS 04, yang akan dilaksanakan pada 29 Juni 2024. PSU ini diadakan untuk memilih anggota DPRD Provinsi Jambi Dapil II, setelah terjadinya pelanggaran dalam pemungutan suara sebelumnya.
Dalam persiapan PSU ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan perombakan besar-besaran pada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Perombakan ini dilakukan untuk memastikan tidak terulangnya kesalahan yang sama. Di TPS 02, KPPS sebelumnya mendapat sanksi, bahkan ada yang dipidana. KPU tidak lagi menggunakan petugas lama dan menggantinya dengan yang baru.
"Penggantinya dari PPS Pilkada ini ada tiga orang, dua dari sekretariat PPS dan dua lagi dari masyarakat setempat," ujar Komisioner KPU Provinsi Jambi, Edison, pada Kamis (27/6/2024).
Sementara di TPS 04, KPU masih memberdayakan beberapa petugas KPPS lama. "Untuk TPS 04, petugas KPPS terdiri dari dua orang PPK yang berasal dari desa tersebut, empat orang KPPS lama, dan satu orang sekretariat PPS," lanjut Edison.
Proses rekrutmen petugas PPS dan KPPS ini dilakukan langsung oleh KPU Kabupaten Batanghari. Semua persiapan ini diharapkan dapat memastikan PSU berjalan lancar dan hasilnya dapat diterima dengan baik oleh semua pihak. Hasil rekapitulasi suara dari TPS akan langsung dilakukan di tingkat kabupaten, untuk menjamin transparansi dan akurasi.
Edison juga menekankan pentingnya kewaspadaan bagi para petugas KPPS yang akan bekerja pada 29 Juni nanti. "Agar tidak terulang lagi kejadian serupa, segala teknis pelaksanaan pemungutan suara harus diperhatikan dengan seksama, terutama mengenai siapa yang berhak dan tidak berhak untuk memilih. Mulai dari pemilih yang ada di DPT, DPK, hingga DPTb, proses pemungutan suaranya harus sesuai aturan," jelasnya.
Pernyataan ini bukan tanpa alasan. Pada pemungutan suara sebelumnya, terjadi pelanggaran yang menyebabkan beberapa petugas KPPS di TPS 02 dikenai sanksi berat. Kesalahan tersebut memicu keraguan dan protes dari berbagai pihak, yang akhirnya memaksa KPU untuk mengadakan PSU.
Desa Kembang Seri kini menjadi pusat perhatian. Warga desa berharap PSU kali ini berjalan lancar dan adil. "Kami hanya ingin pemilu yang bersih dan transparan," ujar salah seorang warga dengan penuh harap.
Namun, Edison juga mengingatkan bahwa hasil PSU ini masih bisa digugat ke Bawaslu maupun Mahkamah Konstitusi jika ada pihak yang merasa dirugikan. "Proses ini harus benar-benar diawasi dengan baik agar tidak ada celah untuk pelanggaran. Kami siap menerima dan menindaklanjuti setiap laporan atau gugatan yang masuk," tegasnya.
Sementara itu, suasana di Desa Kembang Seri terlihat lebih tenang dibanding sebelumnya. Warga tampak bersemangat menyambut PSU, meskipun bayang-bayang kesalahan masa lalu masih terlintas di benak mereka. Dalam hati, mereka berharap perombakan KPPS dan pengawasan ketat kali ini mampu membawa hasil yang lebih baik dan adil.
Hari pemungutan suara semakin dekat. Semua mata tertuju pada Desa Kembang Seri, menanti apakah PSU kali ini akan berjalan sesuai harapan atau akan menambah panjang daftar permasalahan dalam pemilihan umum. Bagi warga, keadilan dan transparansi adalah kunci. Bagi KPU, ini adalah ujian kredibilitas yang harus mereka luluskan dengan gemilang.(*)
Add new comment