Desakan Masyarakat dan Ormas: Proyek Bermasalah di Tanjab Barat Wajib Dibatalkan

Jambi – Polemik seputar tender proyek bermasalah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat) semakin memanas. Temuan dugaan kecurangan dalam proses lelang proyek tahun 2024 di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Tanjab Barat memicu desakan kuat agar proyek-proyek tersebut segera dibatalkan.

Proyek Bermasalah dan Dugaan Kecurangan

Proyek-proyek bernilai miliaran rupiah yang dimenangkan oleh beberapa perusahaan diduga melanggar hukum dan aturan dunia konstruksi. Salah satu contohnya adalah PT Hanro, yang memenangkan proyek peningkatan jalan di simpang SP 2 Trans Kecamatan Renah Mendaluh (DBH Sawit) dengan nilai Rp 19,8 miliar. Padahal, Sertifikat Badan Usaha (SBU) PT Hanro telah dibekukan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) pada 27 November 2023.

Selain itu, PT Muria Indah yang memenangkan proyek senilai Rp 17,4 miliar dan PT Konstruksi Pribumi Manggala dengan proyek senilai Rp 4,1 miliar juga memiliki SBU yang dibekukan sebelum proses tender berlangsung. Situasi ini memicu kekhawatiran dan protes dari berbagai pihak yang menuntut keadilan dan transparansi dalam proses lelang.

Desakan dari GAPENSI

Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) Provinsi Jambi, melalui ketuanya Ritas Mairiyanto, mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas kasus ini. "Ini adalah pelanggaran serius yang tidak boleh dibiarkan. Kami sudah melaporkan masalah ini kepada berbagai pihak, dan jika tidak ada tindakan yang jelas, kami akan terus mendesak hingga proyek-proyek ini dibatalkan dan tender diulang," tegas Ritas.

Ritas juga menegaskan bahwa Dinas PU harus bertindak tegas dan transparan dalam menangani kasus ini. "Kami akan mengirim surat resmi dan jika diperlukan, kami akan melaporkan kasus ini kepada penegak hukum lainnya," tambahnya.

Suara Pemuda Pancasila

Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Provinsi Jambi, Adri SH MH, turut memberikan komentarnya terkait kasus ini. "Proyek yang jelas-jelas bermasalah seperti ini harus segera dibatalkan. Ini bukan hanya soal administrasi, tetapi soal integritas dan keadilan bagi semua pihak yang berpartisipasi dalam tender," ujar Adri.

Adri menekankan pentingnya transparansi dan penegakan hukum dalam setiap proses tender pemerintah. "Jika kita membiarkan proyek-proyek ini berjalan, kita sama saja dengan mengkhianati kepercayaan publik. Aparat penegak hukum harus bertindak cepat dan tegas untuk memastikan semua berjalan sesuai aturan," tambahnya.

Aparat Diminta Bergerak

Desakan dari berbagai pihak, termasuk GAPENSI dan Pemuda Pancasila, memperkuat harapan agar proyek bermasalah ini segera dibatalkan. Aparat penegak hukum diharapkan segera turun tangan untuk menyelidiki dan mengambil tindakan yang diperlukan.

Kasus ini menjadi ujian bagi sistem penegakan hukum di Jambi. "Jika tidak ada tindakan yang tegas, ini akan menjadi preseden buruk bagi proyek-proyek pemerintah di masa depan. Integritas proses tender harus dijaga demi kepentingan publik," ujar Adri.

Proyek-proyek bermasalah di Tanjab Barat telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat dan para pelaku usaha. Transparansi, integritas, dan penegakan hukum menjadi kunci utama untuk menyelesaikan masalah ini. Dengan tindakan tegas dari aparat penegak hukum, diharapkan keadilan bisa ditegakkan dan kepercayaan publik terhadap proses tender pemerintah dapat dipulihkan.

Bupati Tanjab Barat diharapkan segera memberikan perhatian serius terhadap masalah ini, demi memastikan pembangunan di Jambi berjalan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku.(*)