Kadis PU Kerinci Klarifikasi Rp 2,16 M: Bukan Bonus, Itu TPP 90 PNS Selama Setahun

Kerinci – Sorotan publik terhadap alokasi anggaran Rp 2,16 miliar di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Kerinci akhirnya mendapat penjelasan resmi.

Kepala Dinas PUPR Kerinci, Maya Novefry Handayani, S.T., memastikan bahwa dana tersebut bukanlah “bonus” tanpa dasar, melainkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN).

“Memang ada alokasi dana itu. Rp 2,1 miliar itu TPP PNS,” kata Maya saat dikonfirmasi.

TPP sendiri merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS di luar gaji pokok. Skema ini lazim diterapkan di berbagai daerah sebagai bentuk kompensasi berbasis kinerja, disiplin, dan beban kerja pegawai.

Menurut Maya, anggaran Rp 2,16 miliar itu bukan diberikan sekaligus, melainkan dihitung untuk kebutuhan satu tahun penuh.

“Kalau yang Rp 2,1 miliar itu TPP dari 90 orang PNS Dinas PUPR untuk 12 bulan,” ujarnya.

Artinya, jika dirata-ratakan, alokasi tersebut dibagi untuk puluhan pegawai dalam kurun waktu satu tahun anggaran, bukan sekadar pencairan sesaat seperti yang sempat dipersepsikan.

Sebelumnya, publik menyoroti paket pengadaan dengan kode RUP 43303220 yang memuat nomenklatur “Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS” dengan nilai mencapai Rp 2,16 miliar.

Sorotan menguat karena minimnya rincian dalam uraian pekerjaan, penggunaan skema swakelola tipe 1, serta waktu pengumuman yang dinilai tidak lazim.

Menanggapi hal itu, Maya menegaskan bahwa substansi anggaran tersebut adalah hak pegawai yang telah diatur dalam sistem penganggaran pemerintah daerah.

TPP, lanjutnya, diberikan berdasarkan beban kerja PNS, yang menjadi bagian dari mekanisme penilaian kinerja di lingkungan instansi.

Dengan klarifikasi ini, Dinas PUPR Kerinci berharap publik dapat memahami konteks penggunaan anggaran tersebut secara utuh, sekaligus membedakan antara belanja pegawai yang bersifat rutin dengan belanja pembangunan fisik.

Meski demikian, transparansi dalam penyajian data dan dokumen pendukung tetap menjadi tuntutan publik agar pengelolaan anggaran daerah berjalan akuntabel dan terbuka.(*)