JAMBI – Anggota Komisi XII DPR RI, Cek Endra, geram dengan upaya perpanjangan izin stockpile batu bara PT Sinar Anugerah Sukses (SAS) di Aur Kenali, Kota Jambi. Ia menegaskan, jika izin ini terus dipaksakan, maka ada permainan gelap yang harus dibongkar!
"Jangan ada kompromi! Ini jelas pelanggaran besar yang harus dihentikan. Jika ada yang berani meloloskan izin, siap-siap saja berhadapan dengan hukum!" tegas Cek Endra, Senin (17/02/2025).
Menurutnya, polemik PT SAS bukan hanya soal administrasi. Tapi juga bukti bahwa ada pihak yang mencoba bermain di belakang layar.
"Saya pastikan, kalau izin ini dipaksakan, ada dalang di baliknya! Siapa yang berani main-main dengan hukum, harus segera dibongkar!" katanya.
Mantan Bupati Sarolangun dua periode itu menegaskan bahwa stockpile PT SAS tak punya tempat di Aur Kenali!
"Lokasi itu bukan untuk industri, apalagi stockpile batu bara! Jika masih ada yang coba meloloskan, maka ada skenario terselubung yang harus kita hentikan!" ungkapnya.
Cek Endra menegaskan ada tiga alasan utama kenapa izin PT SAS harus ditolak total. Pertama, Merusak Kualitas Air Bersih.
"Seperti yang sudah dilaporkan ke kita, stockpile ini terlalu dekat dengan intake PDAM. Jika batu bara tumpah ke sungai, air bersih kita tercemar! Ini ancaman langsung bagi ratusan ribu warga Jambi!" katanya.
Kedua, Melanggar Tata Ruang.
"Berdasarkan pernyataan Pj Wali Kota Jambi, bahwa menurut RTRW Kota Jambi, lokasi itu hanya untuk permukiman dan pertanian, bukan industri! Jadi kalau ada izin keluar, itu pasti cacat hukum!" tegasnya.
Ketiga, Penyalahgunaan Amdal.
"Kalau PT SAS masih pakai Amdal lama, ini pelanggaran! Kita tidak bisa biarkan aturan dipermainkan untuk kepentingan pengusaha nakal!" katanya.
Cek Endra juga mempertanyakan siapa aktor yang masih berusaha meloloskan izin PT SAS.
"Jangan pura-pura tidak tahu! Kalau izin ini masih diproses, berarti ada yang bermain di belakang! Ini harus diusut tuntas!" katanya.
Sebagai anggota DPR RI komisi XII, yang bermitra dengan KLHK dan Kementeria ESDM, Cek Endra akan meminta KLHK dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera turun ke lapangan.
"Kami akan minta hal ini segera audit perizinan ini! Kalau ada penyimpangan, tutup permanen! Jangan biarkan pengusaha nakal mempermainkan aturan!" tegasnya.
Menurutnya, jika dibiarkan, kasus ini bisa menjadi celah korupsi besar-besaran.
"Kalau izin ini sampai keluar, kita harus cari tahu siapa yang terlibat! Semua yang bermain dalam skandal ini harus diseret ke meja hijau!" katanya dengan nada keras.
Kini, bola panas ada pada Wali Kota Jambi terpilih, Dr. Maulana.
Sebagai kepala daerah baru, publik menunggu apakah Dr. Maulana akan berpihak kepada rakyat atau malah masuk dalam skenario kompromi?
Sikap Maulana dalam kasus PT SAS ini akan menjadi tolok ukur kepemimpinannya ke depan.(*)
Add new comment