Tolak Stockpile Batubara PT SAS, Warga ngadu ke Cek Endra Anggota Komisi XII DPR RI!

Penolakan terhadap rencana pembangunan stockpile batubara PT Sinar Anugerah Sukses (SAS) di kawasan Aur Duri terus menguat!

Warga melaporkan keberatan mereka langsung kepada Anggota Komisi XII DPR RI, Cek Endra, karena proyek ini dinilai menabrak RTRW dan mengancam lingkungan.

Warga khawatir aktivitas stockpile akan mencemari udara, merusak lingkungan, serta mengganggu kehidupan masyarakat sekitar.

“Kami tidak mau lingkungan kami tercemar oleh debu dan limbah batu bara. Stockpile ini sangat dekat dengan permukiman, bagaimana dengan kesehatan anak-anak kami?” ujar Ahmad, warga Aur Duri.

“Debu batubara bisa menyebabkan penyakit pernapasan! Jika proyek ini tetap berjalan, berarti pemerintah mengabaikan kesehatan masyarakat,” tegas Leni, ibu rumah tangga yang tinggal di sekitar lokasi rencana stockpile.

Cek Endra, yang menemui warga pada Sabtu (22/2/2025), menegaskan bahwa pembangunan stockpile batubara di Kota Jambi tidak akan terjadi! Ia menyatakan dukungan penuh terhadap aspirasi masyarakat.

“Saya mendukung warga yang menolak pembangunan stockpile. Saya pastikan tidak ada stockpile batu bara di Kota Jambi!” tegas Cek Endra di hadapan warga.

Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, turut menegaskan bahwa pemerintah daerah telah menolak pembangunan stockpile karena tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Jambi.

“Kawasan ini diperuntukkan bagi permukiman dan pertanian, bukan untuk industri berat seperti stockpile batu bara. Kami mendukung penuh warga untuk menolak proyek ini,” kata Kemas Faried.

Meski mendapat dukungan dari pejabat, warga tetap menuntut komitmen nyata dari pemerintah agar proyek ini benar-benar dibatalkan secara resmi.

“Kami tidak ingin hanya janji. Kami butuh tindakan nyata! Jangan sampai ada celah yang membuat proyek ini tiba-tiba berjalan,” ujar Rudi, tokoh masyarakat setempat.

Penolakan warga terhadap stockpile PT SAS terus menguat dan meluas. Kini, semua mata tertuju pada pemerintah—apakah mereka benar-benar berpihak pada rakyat atau tunduk pada kepentingan korporasi? (**).