JAMBI – Kelangkaan LPG 3 Kg menjadi keluhan utama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Jambi. Dalam kunjungannya ke pangkalan LPG Nurjana di Kelurahan Jelutung, Kota Jambi, Anggota DPR RI Komisi VII bidang ESDM, Cek Endra, mendengar langsung keluhan para pengusaha kecil yang kesulitan mendapatkan pasokan LPG 3 Kg untuk mendukung usaha mereka.
"Banyak UMKM yang mengandalkan LPG 3 Kg untuk produksi, mulai dari pedagang makanan, pengusaha kecil di pasar, hingga industri rumah tangga. Namun, sering kali mereka kesulitan mendapatkan pasokan yang cukup. Jika bisa, pemerintah harus menambah kuota LPG 3 Kg untuk mereka," ungkap Cek Endra setelah berdialog dengan warga.
UMKM: Dapat Gas Saja Syukur, Harga Naik Susah
Salah satu pelaku UMKM, Evi (45), penjual gorengan di kawasan Jelutung, mengungkapkan bahwa mendapatkan LPG 3 Kg saat ini tidak semudah dulu.
"Kadang stok di pangkalan terbatas, kalau telat sedikit bisa tidak kebagian. Kalau harus beli di pengecer, harganya bisa naik sampai Rp25.000 per tabung, padahal modal kita pas-pasan," curhat Evi.
Selain Evi, Asrul (50), pemilik usaha katering kecil, juga mengeluhkan sulitnya mendapatkan gas bersubsidi dalam jumlah yang cukup.
"Kami butuh kepastian pasokan. Usaha katering kan butuh gas dalam jumlah banyak, kalau LPG subsidi sulit didapat, biaya produksi naik. Otomatis harga jual juga ikut naik, padahal daya beli masyarakat belum tentu sanggup," katanya.
Sementara itu, pemilik pangkalan LPG, Nurjana, membenarkan bahwa permintaan LPG 3 Kg di Jambi terus meningkat, terutama dari pelaku UMKM.
"Alhamdulillah, stok di pangkalan kami masih tersedia, tapi memang permintaan semakin banyak. Jika ada tambahan kuota, tentu akan sangat membantu UMKM dan masyarakat kecil," ujar Nurjana.
Menanggapi keluhan tersebut, Cek Endra menegaskan bahwa pemerintah harus mengevaluasi kuota LPG 3 Kg agar lebih berpihak kepada UMKM.
"Pemerintah harus memastikan bahwa kuota LPG 3 Kg benar-benar cukup bagi UMKM. Jangan sampai subsidi malah dinikmati oleh pihak yang tidak berhak, sementara UMKM justru kesulitan," tegasnya.
Menurutnya, distribusi gas subsidi harus dikawal ketat agar tepat sasaran. Salah satu caranya adalah dengan penguatan sistem distribusi berbasis KTP, sehingga hanya masyarakat dan pelaku usaha kecil yang benar-benar berhak bisa mengakses gas subsidi.
"Saat ini, sistem pembelian berbasis KTP sudah mulai diterapkan di berbagai daerah. Ini solusi yang bagus, tetapi jangan sampai menyulitkan masyarakat. Kita akan dorong agar distribusi semakin tertata dan tidak ada permainan oleh spekulan," tambahnya.
Untuk memastikan UMKM tidak kesulitan mendapatkan LPG, Cek Endra berencana berkoordinasi dengan Pemprov Jambi, Pertamina, dan pihak terkait lainnya.
"Kita akan bicarakan ini lebih lanjut dengan Pertamina dan pemerintah daerah. Jika memang ada keluhan serius dari pelaku UMKM, maka kuota harus dievaluasi dan ditambah," ujarnya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap pangkalan dan pengecer agar tidak ada spekulasi harga yang merugikan masyarakat kecil.
"Jangan sampai ada yang menimbun atau memainkan harga. Kalau ada permainan seperti itu, harus ditindak tegas," katanya.
Dari hasil kunjungan ini, Cek Endra menegaskan bahwa kebutuhan LPG 3 Kg bagi UMKM harus menjadi perhatian serius pemerintah. Dengan pertumbuhan UMKM yang semakin pesat, ketersediaan energi menjadi faktor utama untuk mendukung perekonomian rakyat kecil.
"Kalau UMKM berkembang, ekonomi daerah ikut tumbuh. Kita akan perjuangkan agar LPG 3 Kg tetap tersedia dengan harga wajar dan tidak langka di pasaran," tutupnya.(*)
Add new comment