Senin, 24 Juni 2024, menjadi hari bersejarah bagi Pemerintah Provinsi Jambi. Dalam Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi 2023, yang bertempat di Ruang Utama Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jambi, Gubernur Al Haris dengan bangga mengumumkan bahwa Jambi kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Ini merupakan kali ke-12 berturut-turut Jambi mempertahankan predikat prestisius tersebut.
“Semoga ini menjadi motivasi Pemerintah Provinsi Jambi untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah pada masa mendatang. Mari kita maksimalkan dan maknai hasil pemeriksaan yang dilakukan sebagai wujud evaluasi untuk menciptakan tata kelola keuangan dan pemerintahan yang baik dan bersih,” ujar Gubernur Al Haris dalam sambutannya.
Penghargaan ini diberikan langsung oleh Anggota V BPK RI, Dr. Ahmadi Noor Supit, yang memuji konsistensi dan komitmen Jambi dalam mempertahankan standar tinggi akuntabilitas keuangan. “Prestasi ini hendaknya memotivasi seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Jambi untuk terus berupaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah, serta kualitas penyajian laporan keuangan,” kata Ahmadi.
Gubernur Al Haris mengucapkan terima kasih kepada BPK RI yang telah melakukan audit dan memberikan predikat WTP. “Terima kasih kami sampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang telah melakukan audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi dan telah memberikan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Semoga opini yang didapat saat ini menjadi motivasi dan evaluasi bagi kami Pemerintah Provinsi Jambi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah pada masa mendatang," ucapnya.
Namun, Gubernur Al Haris juga mengakui adanya beberapa kelemahan yang diungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi. Ia menugaskan Inspektur Provinsi Jambi untuk mengkoordinasikan percepatan penyelesaian tindak lanjut atas seluruh rekomendasi yang disampaikan oleh BPK RI. "Saya meminta Inspektur Provinsi Jambi dapat melakukan identifikasi terhadap temuan yang berulang dan segera lakukan pembinaan terhadap temuan tersebut serta segera pembinaan terhadap seluruh perangkat daerah. Jadikan momentum ini sebagai salah satu prioritas kegiatan Inspektorat, sehingga dapat lebih menjamin akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah," pinta Gubernur Al Haris.
Gubernur Al Haris juga menginstruksikan agar perkembangan tindak lanjut dan identifikasi atas temuan tersebut segera disampaikan secara berkala kepadanya. “Hal ini penting karena manfaat yang diperoleh atas efektivitas penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh entitas yang diperiksa merupakan salah satu indikator kinerja saudara,” tambahnya.
Keberhasilan ini menandai pencapaian luar biasa bagi Jambi, mencerminkan komitmen kuat pemerintah provinsi dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Dalam suasana penuh kebanggaan, Gubernur Al Haris dan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Jambi menatap masa depan dengan optimisme, siap untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola dan melayani masyarakat dengan lebih baik.(*)
Add new comment