Proyek pengembangan Bandara Depati Parbo di Kerinci memanas setelah dugaan kecurangan dalam tender dan material proyek terungkap. LKPP menyoroti serius kasus ini, sementara masyarakat mendesak Menhub Budi Karya Sumadi untuk mengevaluasi kontraktor dan mencopot Kepala Bandara serta Pokja.
***
Polemik proyek pengembangan Bandara Depati Parbo di Kabupaten Kerinci senilai Rp 24 miliar terus memuncak. Kasus ini telah dilaporkan ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia oleh PT Bryan Bimantara Lestari. Laporan tersebut dilayangkan ke LKPP pada Maret 2024 melalui SP4N-LAPOR. Dalam laporannya, PT Bryan Bimantara Lestari membawa tuduhan serius mengenai dugaan kecurangan dalam proses tender.
Di balik hiruk-pikuk pembangunan Bandara Depati Parbo Kerinci, ada cerita lain yang menggugah perhatian. Dengan anggaran sebesar Rp 24,3 miliar dari Kementerian Perhubungan RI, proyek ini bertujuan memperluas terminal baru seluas 1.200 m² dan akses jalan terminal seluas 6.787 m².
Pekerjaan ini dijadwalkan berlangsung selama 240 hari kerja sejak Januari 2024, dilaksanakan oleh PT Putra Rato Mahkota yang beralamat di Jakarta Pusat.
