Polemik proyek pengembangan Bandara Depati Parbo di Kabupaten Kerinci senilai Rp 24 miliar terus memuncak. Kasus ini telah dilaporkan ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia oleh PT Bryan Bimantara Lestari. Laporan tersebut dilayangkan ke LKPP pada Maret 2024 melalui SP4N-LAPOR. Dalam laporannya, PT Bryan Bimantara Lestari membawa tuduhan serius mengenai dugaan kecurangan dalam proses tender.
LPSE Kementerian Perhubungan
| ada 0 komentar
Kasus Bandara Depati Parbo, Proyek Bandara Depati Parbo, LKPP, PT Bryan Bimantara Lestari, Tender Kementerian Perhubungan, Sertifikat Badan Usaha, Dugaan Kecurangan Tender, Bandara Kerinci, Transparansi Pengadaan Barang/Jasa, Investigasi LKPP, Proyek Pembangunan Bandara, Polemik Tender Proyek, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Aktivis Kerinci-Sungaipenuh, LPSE Kementerian Perhubungan, Anggaran Pengembangan Bandara, Proyek Infrastruktur Jambi, Kepala Dinas Perhubungan Kerinci, Kepala Urusan Tata Usaha Bandara Depati Parbo, Material Konstruksi Bandara, Inspeksi Mendadak DPRD Kerinci
| ada 0 komentar
Jambi – Proyek Pekerjaan Pengembangan Bandar Udara Depati Parbo, yang seharusnya menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan infrastruktur transportasi di Jambi, kini terjerat dalam polemik besar. Berdasarkan hasil investigasi tim Jambi Link dan Jambi Satu (media network Berita Satu), proyek ini ternyata telah bermasalah sejak awal tender.
Proyek Pengembangan Bandara Depati Parbo, Tender Bermasalah, PT Putra Rato Mahkota, PT Bryan Bimantara Lestari, Kementerian Perhubungan, SBU Tidak Valid, Investigasi Jambi Link, Pengaduan Tender, Kejanggalan Proyek, Sertifikat Badan Usaha, LPSE Kementerian Perhubungan, Pembangunan Terminal Baru, Transparansi Proyek, Kerinci, Itjen Kemenhub, Itjen Kementerian Perhubungan, Jokowi