Jambi - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera (BWSS VI) Provinsi Jambi resmi menggulirkan proyek infrastruktur vital di Kota Jambi pada Tahun Anggaran 2026. Tak tanggung-tanggung, nilai pagu yang disiapkan mencapai Rp 19.200.000.000 (Rp 19,2 miliar).
Dana belasan miliar dari APBN 2026 ini dialokasikan khusus untuk paket pekerjaan Pembangunan Pengaman Tebing Intake PDAM Aur Duri.
Lantas, apa saja spesifikasi yang didapat dengan anggaran sebesar itu?
Berdasarkan dokumen uraian singkat pekerjaan, output fisik dari proyek bernilai Rp 19,2 miliar ini adalah penanganan sepanjang 0,15 Km atau 150 meter.
Meski panjang penanganannya terlihat pendek, proyek ini dikategorikan memiliki kompleksitas tinggi. Dokumen teknis menyebutkan bahwa pekerjaan ini memiliki tingkat risiko sedang namun dengan tingkat kesulitan yang tinggi.
Lingkup pekerjaan utama terbagi menjadi beberapa item vital, antara lain:
- Pekerjaan Perkuatan Tebing: Sepanjang 150 meter.
- Pekerjaan Bangunan Pengarah Arus (Krib): Sebanyak 3 Unit.
- Pekerjaan Persiapan & SMKK: Mencakup sistem manajemen keselamatan kerja konstruksi.
Kontraktor pelaksana nantinya dituntut untuk menyelesaikan pekerjaan ini dalam waktu 300 hari kalender, terhitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
Kualitas menjadi harga mati. Spesifikasi teknis mewajibkan peralatan yang digunakan harus memenuhi kualitas dan kuantitas yang memadai, serta hasil pekerjaan harus sesuai dengan Rencana Mutu Pelaksanaan Kontrak (RMPK).
Dengan target outcome seluas 4 hektare, pembangunan ini diharapkan mampu mengamankan infrastruktur Intake PDAM Aur Duri dari gerusan air sungai, menjaga pasokan air bersih bagi warga Kota Jambi.
Pengamat Kebijakan Publik Jambi, Dr. Dedek Kusnadi, memberikan catatan kritis yang mendalam terkait peluncuran tender proyek "Pembangunan Pengaman Tebing Intake PDAM Aur Duri" oleh BWSS VI Jambi.
Sorotan utamanya tertuju pada Nilai HPS Rp 19,2 miliar yang dialokasikan untuk volume pekerjaan utama sepanjang 150 meter dan 3 unit Krib.
Menurut Dedek, jika dikalkulasikan secara kasar (blended rate), biaya penanganan per meter lari dalam proyek ini menembus angka Rp 128 juta. Angka ini dinilai "premium" dan jauh di atas rata-rata standar harga konstruksi pengaman tebing sungai (revetment) di wilayah Jambi yang umumnya bermain di kisaran puluhan juta rupiah per meter, bahkan dengan spek sheet pile beton sekalipun.
Dedek mengakui bahwa dalam dokumen uraian singkat terdapat item pekerjaan Bangunan Pengarah Arus (Krib) sebanyak 3 unit. Namun, ia mempertanyakan proporsi biaya tersebut.
"Kita harus objektif, memang ada 3 unit Krib. Tapi pertanyaannya, seberapa massive spesifikasi Krib ini hingga menyedot anggaran belasan miliar? Apakah menggunakan tiang pancang baja (steel pipe pile) diameter besar atau beton spun pile kelas tinggi? Jika hanya konstruksi rock filled (tumpukan batu) atau groyne beton konvensional, angka Rp 19,2 miliar untuk kombinasi 150 meter tebing tetaplah overpriced," analisis Dedek, Senin (2/2/2026).
Lebih lanjut, Dedek menyoroti klaim dalam dokumen teknis yang menyebut proyek ini memiliki "Tingkat Kesulitan Tinggi". Menurutnya, klaim ini harus dibuka transparansinya kepada publik agar tidak menjadi "tameng" pembenaran harga tinggi.
"Lokasinya di Intake Aur Duri, Kota Jambi. Akses alat berat relatif mudah dijangkau dari darat maupun sungai. Arus Sungai Batanghari di titik itu memang deras, tapi bukan offshore laut lepas. Jadi, di mana letak kesulitan tingginya? Apakah kondisi tanah di dasar sungai sangat lunak hingga butuh pancang ekstra panjang? Penjelasan teknis ini penting agar tidak timbul kecurigaan inefisiensi anggaran," tegasnya.
Dedek sepakat bahwa pengamanan aset Intake PDAM sangat vital. Namun, dengan anggaran Rp 19,2 miliar, seharusnya negara bisa mendapatkan output perlindungan yang lebih panjang dari sekadar 150 meter.
"Dengan harga segitu, publik berharap teknologi yang dipakai benar-benar state of the art, bisa bertahan 20-30 tahun. Jangan sampai harga premium, tapi nanti di lapangan speknya 'disunat' jadi standar biasa. Aparat pengawas dan asosiasi jasa konstruksi harus membedah HPS ini: apakah harga satuannya wajar sesuai standar Jambi atau ada mark-up komponen material," pungkas Dedek.
Eko Yudha, PPK proyek di BWSS VI Jambi belum memberikan komentar lebih jauh atas konfirmasi dari tim Jambi Link/Jambi Satu. Nantikan update dan perkembangan berikutnya.(*)
Add new comment