Jambi resmi masuk Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol bersama Sumbar. Murady Darmansyah menyebut keduanya sebagai Sabuk Sumatera, gerbang strategis Laut China Selatan dan Samudera Hindia.
***
Mulai 2025, peta komando militer di Sumatera berubah. Provinsi Jambi resmi bergabung ke Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol, bersama Sumatera Barat, meninggalkan Kodam II/Sriwijaya yang selama puluhan tahun menjadi payung komando.
Keputusan ini lahir dari restrukturisasi besar TNI Angkatan Darat yang menambah enam Kodam baru. Bagi Jambi, perpindahan ini bukan sekadar soal markas komando berpindah dari Palembang ke Padang, tapi menyangkut logika strategis pertahanan yang lebih luas.
Mantan anggota DPR RI asal Jambi, Murady Darmansyah, mengapresiasi langkah ini. Menurutnya, Jambi dan Sumbar adalah dua simpul strategis yang membentuk “Sabuk Sumatera”. Menurutnya, ini adalah jalur pertahanan vital yang menghadap langsung ke dua samudera besar dunia.
“Dari sistem pertahanan, Jambi dan Sumbar ini sabuk Sumatera. Wilayah timur Jambi langsung menghadap ALKI 1, pusat perdagangan dunia di Laut China Selatan. Sedangkan Sumbar, dengan Teluk Bayurnya, menghadap ke Samudera Hindia. Posisi Kodam Imam Bonjol ini sangat strategis bagi Indonesia,” ujar Murady.
ALKI 1 (Alur Laut Kepulauan Indonesia I) adalah jalur resmi internasional yang menghubungkan Laut China Selatan dengan Samudera Hindia, melintasi Selat Malaka. Setiap hari, ratusan kapal niaga dan tanker melewatinya, membawa komoditas vital dunia: minyak, gas, dan barang perdagangan bernilai miliaran dolar.
"Dengan adanya Kodam Imam Bonjol, Jambi bisa mendorong untuk mempercepat realisasi pelabuhan Ujung Jabung. Karena ini bagian dari Sabuk Sumatera," tegasnya.
Di sisi barat, Samudera Hindia dan Teluk Batur (Sumbar) adalah gerbang bagi potensi ekonomi kelautan sekaligus jalur strategis pelayaran global dari Timur Tengah dan Afrika ke Asia Pasifik.
Sejak 1959, Jambi berada di bawah Korem 042/Garuda Putih yang menjadi bagian Kodam Sriwijaya. Jalur koordinasi pertahanan mengalir dari Jambi ke Palembang. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, pembagian ini dianggap stabil. Namun, secara geografis, Jambi justru memiliki orientasi strategis ganda, timur menghadap laut internasional, barat berbatasan langsung dengan Sumbar yang menghadap samudera pasifik.
Restrukturisasi 2025 memutus jarak birokrasi komando. Dari Padang, Pangdam Imam Bonjol akan langsung mengawasi dua provinsi dengan cakupan ancaman dan peluang yang saling melengkapi.
Konsep Sabuk Sumatera yang disampaikan Murady bukan sekadar metafora. Dalam geopolitik modern, “sabuk” ini adalah chokepoint pertahanan dan ekonomi.
Di Timur, misalnya, Pantai timur Jambi memiliki garis laut yang masuk ke wilayah ALKI 1. Jalur ini vital karena menjadi rute pelayaran internasional yang tidak bisa diinterupsi sesuai hukum laut PBB (UNCLOS). Penguasaan dan pengamanan jalur ini berarti menjaga denyut ekonomi nasional.
Lalu di Barat, Sumbar dengan Teluk Bayur dan garis pantai Samudera Hindia adalah titik observasi dan pertahanan terhadap jalur pelayaran internasional dari barat. Di sini pula potensi early warning system terhadap ancaman maritim bisa dioptimalkan.
"Dengan menggabungkan Jambi dan Sumbar dalam satu Kodam, TNI memiliki satu kesatuan komando yang mengawal dua gerbang strategis tersebut secara simultan," kata Murady.
Bagi masyarakat Jambi, ini adalah babak baru sejarah militer daerah. Dari era Sriwijaya ke Imam Bonjol, perjalanan ini mencerminkan penyesuaian strategi pertahanan Indonesia terhadap peta ancaman dan peluang global.
“Jambi dan Sumbar ini ibarat dua sisi mata uang. Satu mengawal Laut China Selatan, satu menjaga Samudera Hindia. Kodam Imam Bonjol adalah ikat pinggang yang menyatukan dan menguatkan keduanya. Saya kira ini bentuk kecerdasan Pak Presiden Prabowo. Beliau paham betul strategi pertahanan,” ujarnya.(*)
Add new comment