Putusan MK Ubah Peta Pilgub Jambi: PDIP, Gerindra dan Golkar Bisa Usung Sendiri tanpa Koalisi

MK membuat kejutan di Pilkada serentak 2024 ini. Berdasarkan putusan terbaru MK, syarat bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur berubah. Tidak lagi 20 persen jumlah suara atau 25 persen jumlah kursi DPRD. Melainkan, tergantung pada jumlah penduduk yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di suatu provinsi.

Provinsi Jambi misalnya, dengan jumlah DPT sebesar 2,6 juta jiwa pada tahun 2024, masuk ke dalam kategori provinsi dengan jumlah penduduk dalam DPT yang "lebih dari 2 juta jiwa sampai 6 juta jiwa."

Untuk kategori ini, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut untuk dapat mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur.

Dengan demikian, partai politik atau gabungan partai politik yang ingin mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur di Provinsi Jambi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 ini, harus memiliki minimal 8,5% suara sah dari total suara sah dalam pemilu legislatif sebelumnya di Provinsi Jambi.

Dengan perubahan itu, mari kita ulas situasi politik di Pilgub Jambi 2024 dengan lebih rinci.

Distribusi Dukungan

• Petahana Al Haris-Sani telah mendapatkan dukungan sebesar 49,74% dari total suara partai pemilik kursi DPRD Jambi.
• Masih ada 44,21% suara partai pemilik kursi DPRD yang belum mengarahkan dukungan, yang terdiri dari:
  • PDIP: 12,98%
  • Gerindra: 11,32%
  • NasDem: 7,36%
  • Golkar: 12,56%

Potensi Dukungan dan Kandidasi

• Suara sisa dari partai non parlemen sebesar 6,04% juga belum terarah. Meskipun partai-partai non-parlemen ini tidak memiliki kursi di DPRD, suara mereka bisa digunakan untuk menambah persentase suara pencalonan.

Peluang Kandidat Lain

Dengan sisa suara yang cukup signifikan, yaitu 44,21% dari partai pemilik kursi dan tambahan 6,04% dari partai non parlemen, peluang bagi kandidat lain untuk maju dalam Pilgub Jambi 2024 masih terbuka lebar.

Berikut adalah beberapa skenario potensial:

PDIP, Gerindra, dan Golkar Berpeluang Mengusung Kandidat Sendiri:

• PDIP (12,98%), Gerindra (11,32%), dan Golkar (12,56%) masing-masing memiliki suara yang cukup kuat dan bahkan cukup untuk mengusung calon gubernur dan wakil gubernur tanpa perlu berkoalisi, mengingat syarat minimal di Provinsi Jambi adalah 8,5% suara sah.
• Jika salah satu dari partai-partai ini memutuskan untuk mengusung calon sendiri, mereka tidak memerlukan dukungan dari partai lain. Ini membuat mereka menjadi pemain kunci dalam pemilihan.

Koalisi Alternatif:

• Meskipun ketiga partai besar ini bisa mengusung kandidat sendiri, ada juga kemungkinan mereka memilih untuk berkoalisi dengan partai lain untuk memperkuat posisi kandidat mereka. Misalnya, Gerindra dapat berkoalisi dengan NasDem, atau Golkar dapat bergabung dengan PDIP untuk menciptakan aliansi yang lebih solid.

Dinamika Politik yang Menentukan:

• Dengan dukungan yang sudah solid di pihak petahana, kandidat-kandidat alternatif harus memanfaatkan sisa suara yang ada dengan cermat. Mereka harus membentuk koalisi strategis atau memanfaatkan jaringan politik yang kuat untuk menarik dukungan dari sisa suara yang belum terarah.

Meskipun Al Haris-Sani telah mengamankan hampir setengah dari suara partai pemilik kursi di DPRD Jambi, peluang bagi kandidat lain untuk muncul masih sangat terbuka. PDIP, Gerindra, dan Golkar memiliki kapasitas untuk menjadi kingmaker atau bahkan king, tergantung bagaimana mereka memutuskan untuk memainkan kartu mereka dalam sisa waktu menuju Pilgub Jambi 2024. Sisa suara yang belum terarah dan dukungan dari partai non parlemen juga bisa menjadi faktor penentu dalam pemilihan ini.(*)

Tim Riset Jambi Link/Jambi Satu