Sebentar lagi rapat koordinasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jambi akan digelar. Angka-angka akan dipaparkan. Grafik akan ditunjukkan. Ada kabar baik, Jambi disebut masuk sembilan besar nasional. Tentu sebuah capaian yang patut disyukuri. Tapi, demokrasi tak hanya soal angka. Demokrasi juga soal rasa. Rasa aman berdemonstrasi. Rasa percaya pada pemilu. Rasa yakin bahwa uang publik dipakai sebagaimana mestinya.
Coba ingat akhir Agustus kemarin. Demo di depan DPRD Jambi berakhir ricuh. Kaca pecah, pagar rusak, mobil dinas terbakar. Kerugian dihitung miliaran rupiah. Tapi yang lebih mahal adalah kerusakan rasa percaya. Itu adalah tanda bahwa kanal resmi aspirasi belum sepenuhnya dirasakan terbuka.
Pemerintah tentu harus melihat ini bukan semata soal keamanan. Tapi juga soal ruang dialog. Dan Gubernur sudah memberi arahan, setiap keresahan publik jangan dibiarkan jadi bara. Harus ada saluran yang hidup. Agar suara rakyat tak mencari jalan pintas lewat amarah.
Awal September, wartawan kita dihalangi liputan di Mapolda. Ada lakban hitam di mulut sebagai protes. Kapolda akhirnya menyampaikan permintaan maaf. Bagi sebagian orang, itu sekadar insiden kecil. Tapi bagi demokrasi, itu adalah alarm.
Kebebasan pers tak boleh hanya jadi jargon. Pemerintah paham, menjaga pers berarti menjaga demokrasi itu sendiri. Karena itu, koordinasi dengan aparat terus diperkuat. Agar ruang kritik dan liputan tetap terjaga.
Lalu soal data pemilih. KPU mencatat hampir 2,7 juta warga Jambi masuk daftar. Itu kabar baik. Tapi Bawaslu mengingatkan ada banyak data yang tak valid. Di sinilah pemerintah daerah berperan. Bagaimana memastikan Dukcapil dan KPU bersinergi. Agar tak ada rakyat yang kehilangan hak pilih. Demokrasi kita tak boleh dibangun di atas daftar yang rapuh. Percuma angka partisipasi naik, jika keabsahannya dipertanyakan.
Proyek multiyears dan Islamic Center juga sempat jadi sorotan. Kritik keras datang dari berbagai arah. Pemerintah tentu tak menutup mata. Ada evaluasi, ada instruksi pembenahan. Inilah bedanya, pemerintah yang mau mendengar, dan berbenah. Karena demokrasi tak hanya tentang ruang bebas bicara, tapi juga tentang pemerintah yang mau dikritik.
Kemudian ada satu kasus yang baru, tapi sangat penting. Demo warga di kawasan operasional PT SAS. Warga protes soal dampak lingkungan dan jalan rusak akibat aktivitas perusahaan. Pemerintah segera turun tangan. Senin awal pekan kemarin, gubernur, wali kota, menggelar dialog terbuka bersama warga. Bersama manajemen PT SAS.
Operasional PT SAS dihentikan sementara, sampai perbaikan serta penanganan limbah dijalankan sesuai regulasi. Ini bukti bahwa pemerintah tak abai terhadap suara rakyat. Bahwa ketika aspirasi diungkap dengan cara terorganisir, pemerintah merespons. Dalam demokrasi yang sehat, demo bukan tantangan, melainkan sinyal yang harus ditindaklanjuti.
Namun tak semua berita gelap. Ada juga cahaya kecil yang layak dirayakan. Kota Jambi menggelar Pilkate serentak 1.299 RT. Demokrasi mini, sederhana, di gang-gang sempit. Di sinilah warga belajar langsung arti suara. Dari hal-hal kecil inilah, demokrasi bisa tumbuh sehat. Dan pemerintah provinsi menaruh perhatian besar pada praktek partisipasi semacam ini. Karena dari akar rumputlah kepercayaan tumbuh.
Apakah demokrasi Jambi sudah sempurna?
Belum.
Tapi apakah kita berjalan ke arah yang benar?
Saya percaya, iya.
Pemerintah daerah telah menyiapkan ruang, untuk kritik, untuk perbaikan, untuk partisipasi. Angka IDI mungkin jadi etalase. Tapi cerita di baliknya adalah kerja keras yang terus dilakukan. Bagaimana merawat kebebasan, memperbaiki data, memperkuat transparansi, mendengar rakyat.
Maka ketika rapat IDI nanti dimulai, mari kita baca angka bukan sekadar sebagai skor, tapi sebagai pengingat. Demokrasi Jambi masih berjalan dengan kaki pincang. Satu kaki melangkah di papan prestasi nasional, satu kaki lain masih tersandung batu di jalanan. Tapi yang terpenting, kedua kaki itu tetap berjalan. Dan pemerintah bertekad, perjalanan itu tidak akan berhenti.(*)
Muawwin MM (Awin Sutan Mudo)
Add new comment