Pendemo dari Aliansi Masyarakat Peduli Politik Kabupaten Sarolangun menggeruduk Kantor DPD Golkar Provinsi Jambi. Mereka memprotes keras pemecatan Tontawi Jauhari dari Ketua DPD II Golkar Sarolangun. Pendemo juga menuntut pengkajian ulang keputusan tersebut dan meminta Ketua DPD I Golkar Provinsi Jambi, mundur.
Kantor DPD Partai Golkar Provinsi Jambi digeruduk oleh pendemo yang menamakan diri sebagai Aliansi Masyarakat Peduli Politik Kabupaten Sarolangun, Kamis siang ini 22 Agustus 2024. Aksi tersebut dipimpin oleh Edi S. Latif, dengan tujuan untuk mengkritisi kebijakan pemecatan Tontawi Jauhari dari posisinya sebagai Ketua DPD II Golkar Sarolangun.
Para pendemo menyuarakan empat tuntutan utama yang ditujukan langsung kepada Ketua DPD I Golkar Jambi. Tuntutan-tuntutan tersebut mencerminkan kekecewaan mendalam masyarakat Sarolangun atas keputusan yang dinilai sepihak dan tidak mempertimbangkan dampak sosial di tengah masyarakat.
Empat Tuntutan Keras dari Pendemo:
- Penolakan Endria sebagai Plt Ketua DPD II Golkar Sarolangun:
- Pendemo dengan tegas menolak penunjukan Endria sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD II Golkar Sarolangun. Mereka menganggap Endria tidak layak menggantikan Tontawi Jauhari dan khawatir keputusan ini akan memicu ketidakstabilan di internal partai.
- Desakan untuk Menerapkan Politik yang Baik:
- Aliansi ini meminta Ketua DPD I Golkar Jambi untuk menerapkan politik yang baik dan bermartabat, khususnya di Kabupaten Sarolangun. Mereka menuntut agar kebijakan yang diambil tidak memicu gesekan di tengah masyarakat.
- Pengkajian Ulang Pemecatan Tontawi Jauhari:
- Para pendemo mendesak Ketua DPD I Golkar untuk mengkaji ulang keputusan pemecatan Tontawi Jauhari. Mereka memperingatkan bahwa keputusan ini, jika tidak direvisi, berpotensi menimbulkan gejolak dan perpecahan di antara para pendukung di Sarolangun.
- Tuntutan Mundur untuk Ketua DPD I Golkar Jambi:
- Tuntutan terakhir yang diajukan adalah agar Ketua DPD I Golkar Jambi mundur dari jabatannya. Mereka menuduh bahwa Ketua DPD I telah menyimpang dari politik santun dan telah menerapkan politik otoriter dan kotor, yang berlawanan dengan nilai-nilai yang selama ini dijunjung tinggi oleh masyarakat.
Gelombang Kekecewaan di Kalangan Pendukung Golkar
Aksi protes ini mencerminkan adanya gelombang kekecewaan yang meluas di kalangan pendukung Golkar di Sarolangun. Tontawi Jauhari, yang selama ini dikenal sebagai figur yang dekat dengan masyarakat, tiba-tiba dipecat tanpa alasan yang jelas, menimbulkan pertanyaan besar di kalangan pendukungnya.
Edi S. Latif, dalam orasinya, menegaskan bahwa tindakan pemecatan ini bukan hanya menyakiti Tontawi, tetapi juga menghina seluruh pendukung Golkar di Sarolangun.
"Kami tidak akan diam melihat ketidakadilan ini. Kami akan terus berjuang sampai keadilan ditegakkan," ujar Edi.
Situasi di Kantor DPD Golkar Provinsi Jambi sempat memanas, namun aksi unjuk rasa tetap berlangsung dengan damai. Pihak kepolisian yang berjaga mengawal aksi ini dengan ketat untuk memastikan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Massa yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat Sarolangun, termasuk tokoh-tokoh pemuda, terus mendesak agar Ketua DPD I Golkar Jambi segera mengambil langkah yang bijak untuk meredam ketegangan ini.
Indra Armendaris: Penunjukan Plt Tontawi Tidak Terkait Pilkada, Golkar Jambi Harus Tetap Solid
Para pendemo yang menggeruduk kantor DPD 1 Golkar Provinsi Jambi disambut oleh Indra Armendaris, Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPD 1 Partai Golkar Provinsi Jambi. Kepada tim Jambi Satu, pengacara kondang yang kini dipercaya menjadi Staf Khusus Gubernur Jambi itu menyampaikan klarifikasi penting terkait penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD II Golkar Sarolangun yang menggantikan Tontawi Jauhari.
Indra, yang diberi mandat langsung oleh Ketua DPD 1 Golkar Provinsi Jambi, Cek Endra (CE), menjelaskan bahwa keputusan penggantian Ketua Golkar Sarolangun tidak ada kaitannya dengan dinamika Pilkada Sarolangun atau pasangan kandidat tertentu.
"Sesuai arahan Pak Ketua, bahwa penunjukan Plt Tontawi tidak ada kaitannya dengan Pilkada Sarolangun dan juga tidak ada hubungan dengan pasangan calon Hurmin-Gerry," jelas Indra dalam pertemuan dengan warga Sarolangun itu.
Ia menekankan bahwa masyarakat yang hadir dalam pertemuan ini adalah bagian dari keluarga besar dan sahabat Golkar. Sehingga Golkar merasa berkewajiban untuk memberikan penjelasan yang jelas dan transparan.
Indra juga menegaskan bahwa penunjukan Plt Tontawi didasarkan pada informasi yang diterima oleh Cek Endra mengenai adanya gerakan dalam menghadapi Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar. Serta dugaan adanya upaya Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) yang bertujuan untuk menggantikan CE sebagai Ketua DPD 1 Golkar Provinsi Jambi.
"Itulah yang mendasari Pak CE menerbitkan SK Plt terhadap Tontawi," lanjut Indra.
Namun, Indra menegaskan bahwa Tontawi Jauhari masih memiliki hak untuk mengajukan keberatan ke Mahkamah Partai.
"Jika Mahkamah Partai menerima keberatan Tontawi dan memerintahkan pemulihan posisinya, DPD 1 akan patuh terhadap keputusan tersebut. Hingga hari ini, Tontawi masih bagian dari keluarga besar Partai Golkar. Tidak ada masalah," ujarnya.
Indra juga menjelaskan bahwa posisi Tontawi saat ini sudah di-Plt-kan dengan Endria sebagai pengganti sementara.
"Kalaupun Tontawi nanti masih ingin ikut mencalonkan diri lagi di Musda, dan jika PK masih mendukung, dia tetap bisa terpilih," kata Indra.
Menurutnya, DPD 1 tidak menginginkan Partai Golkar terbelah atau terpecah akibat isu-isu yang tidak jelas.
"Siapapun yang direkomendasikan oleh DPP terkait Pilkada, kader Golkar harus tegak lurus. Karena rekomendasi ada di DPP. Kader Golkar yang tidak tegak lurus, silakan keluar dari partai Golkar. Itu jelas. Kami ingin Golkar tetap solid," tegas Indra.
Terkait penolakan terhadap Endria sebagai Plt, Indra menjelaskan bahwa Endria hanya menjabat sementara hingga terpilihnya Ketua definitif.
"Silakan berkompetisi di Musda," tambahnya.(*)
Add new comment