TEBO – Pemerintah Kabupaten Tebo melalui Dinas PUPR menggelontorkan dana jumbo senilai Rp 12,1 miliar dari APBD 2025 untuk pengadaan dan pemasangan jaringan perpipaan PDAM di tiga titik strategis. Namun, proyek yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat ini justru menyisakan banyak tanya sejak awal: minim transparansi, pola angka tender yang mencurigakan.
Berikut rincian proyek yang tengah bergulir:
- Unit Muara Tebo
📊 Nilai Kontrak: Rp 3.003.000.000
🧾 HPS: Rp 3.002.998.937,99 - Unit Teluk Singkawang
📊 Nilai Kontrak: Rp 3.003.000.000
🧾 HPS: Rp 3.002.998.023,49 - Unit Perintis
📊 Nilai Kontrak: Rp 6.106.100.000
🧾 HPS: Rp 6.105.499.145,05
Total: Rp 12.112.100.000
Angka-angka yang nyaris fotokopi ini langsung mengundang kecurigaan di kalangan pegiat antikorupsi dan masyarakat sipil. Apakah ini proyek yang sehat?
Dr. Dedek Kusnadi, pengamat kebijakan publik UIN STS Jambi, menyebut pola ini perlu dikritisi keras. Ia berharap jangan sampai proyek untuk masyarakat ini hanya jadi bancakan anggaran.
“Angka kontrak dan HPS yang nyaris identik menunjukkan kemungkinan besar tidak ada kompetisi real. Jangan sampai ini hanya jadi formalitas lelang. PU harus memastikan jangan sampai ada pemenang yang sudah disiapkan,” ujarnya kepada JambiLink.id, Jumat (5/4/2025).
Selain itu, Dr Dedek menyoroti nilai proyek yang presisi hingga digit terakhir, jangan sampai membuka potensi adanya pengaturan tender atau pembagian jatah antar pihak yang bermain di belakang layar.
“Kita bicara pola lama yang terus berulang di proyek-proyek air bersih. Kalau tidak dikawal, bisa-bisa warga hanya dapat pipa tertanam tapi air tak pernah ngalir,” tegasnya.
Bukan tanpa alasan publik diminta aktif mengawasi. Pengalaman menunjukkan proyek perpipaan seringkali menjadi ladang pemborosan:
- Pipa tipis, mudah bocor
- Pekerjaan asal, tanpa pemadatan tanah
- Dokumentasi palsu, realisasi nihil
Di sisi lain, distribusi air bersih di Kabupaten Tebo masih jauh dari kata merata. Warga di banyak desa mengandalkan sumur, sungai, dan air hujan—padahal proyek pipa terus mengalirkan anggaran setiap tahun.
- Masyarakat diminta mengecek langsung ke lapangan saat proyek mulai berjalan.
- Pemkab Tebo didorong untuk publikasi progres mingguan secara terbuka, termasuk siapa penyedia jasa dan nilai kontraknya.
- DPRD diminta tidak tutup mata: segera bentuk panitia pengawas infrastruktur air bersih.
“Jangan tunggu air tidak keluar baru ribut. Kawal dari sekarang, karena yang dipasang adalah harapan masyarakat,” tutup Dedek.
Jika proyek ini berhasil diawasi dan dieksekusi dengan benar, maka distribusi air bersih bisa menyentuh lebih banyak warga. Tapi jika gagal—ini hanya akan menambah panjang daftar infrastruktur mubazir di Jambi yang dibangun tanpa hati, hanya demi proyek.(*)
Add new comment