Audit LKPD Dimulai, Maulana Siap “Bersih-Bersih” Data Aset dan Dorong Kemandirian Fiskal

JAMBI – Suasana Ruang Rapat Wali Kota Jambi terasa lebih serius dari biasanya. Di hadapan layar virtual, Wali Kota Jambi, Maulana, mengikuti Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Kamis (2/4/2026).

Pertemuan ini bukan sekadar agenda formal. Ia menjadi titik awal dari proses audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran daerah sepanjang tahun 2025 sebuah tahapan penting yang menentukan kualitas tata kelola keuangan daerah.

Kegiatan strategis ini diikuti oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD dari seluruh Indonesia yang berada di bawah lingkup Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V (PKN V) BPK RI. Dalam forum tersebut, satu pesan mengemuka: transparansi dan akuntabilitas bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.

Bagi Maulana, momentum ini menjadi ruang refleksi sekaligus komitmen. Ia menegaskan kesiapan Pemerintah Kota Jambi untuk bersikap terbuka dan kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung.

”Kami menyambut baik pemeriksaan ini. Fokus kami saat ini adalah menyelesaikan tantangan pada sektor aset, terutama pencatatan aset lama yang masih menjadi catatan. Sebagai solusinya, Pemkot Jambi akan segera melakukan sensus aset besar-besaran untuk memperbaiki validitas data,” tegasnya.

Pernyataan itu menjadi sinyal bahwa persoalan aset—yang selama ini menjadi “pekerjaan rumah” banyak daerah—tidak lagi dihindari, melainkan akan diselesaikan secara sistematis.

Di sisi lain, Maulana juga menyinggung tantangan fiskal yang tak kalah kompleks, yakni tingginya belanja pegawai. Ia mengakui, Kota Jambi masih berada di atas angka ideal nasional.

“Sebagai ibu kota provinsi, belanja pegawai di Kota Jambi menjadi salah satu motor penggerak ekonomi masyarakat. Kita tidak mungkin mengambil langkah ekstrem seperti pemutusan hubungan kerja terhadap PPPK,” jelasnya.

Alih-alih memangkas secara drastis, Pemkot Jambi memilih pendekatan yang lebih realistis—meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai kunci penyeimbang.
Dengan logika tersebut, peningkatan pendapatan diyakini akan secara otomatis menurunkan persentase beban belanja pegawai dalam struktur anggaran.

Di tengah dinamika tersebut, Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi yang dipimpin Rosihan Enggrie Widyarsa turut memberikan catatan penting.

Ia mengingatkan agar pemerintah daerah lebih efisien dalam mengelola anggaran, terutama di tengah ketidakpastian geopolitik global. Meski demikian, Rosihan tetap mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Kota Jambi yang stabil di kisaran 5 persen. Ia pun mendorong adanya inovasi dalam pengembangan agenda daerah.

”Selama ini kita fokus pada kuliner dan pameran. Ke depan, kami mendorong adanya sport tourism atau event olahraga rutin tahunan yang memiliki dampak ekonomi ganda (multiplier effect) bagi masyarakat,” sarannya.

Sementara itu, Direktur Jenderal PKN V BPK RI, Widhi Widayat, memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah, termasuk Kota Jambi, yang telah menyerahkan laporan keuangan tepat waktu.

”Penyerahan laporan yang tepat waktu mencerminkan komitmen kuat dan sinergi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Ini adalah bentuk disiplin dan transparansi agar daerah tidak terus bergantung pada transfer pusat, melainkan mampu mengelola keuangan secara mandiri dan berintegritas,” pungkasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Maulana turut didampingi Sekretaris Daerah Kota Jambi, A. Ridwan, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.
Kini, proses audit telah dimulai. Bagi Pemerintah Kota Jambi, ini bukan sekadar pemeriksaan, tetapi momentum untuk berbenah menata ulang data, memperkuat sistem, dan memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar kembali dalam bentuk manfaat bagi masyarakat.