JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan peningkatan signifikan alokasi anggaran untuk kesejahteraan guru pada 2025 menjadi Rp81,6 triliun, naik sebesar Rp16,7 triliun dari tahun sebelumnya. Kebijakan ini disampaikan dalam pidatonya pada puncak peringatan Hari Guru Nasional 2024 di Velodrom Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (28/11/2024).
"Hari ini saya agak tenang berdiri di hadapan para guru, karena walaupun kami baru satu bulan memimpin, kami bisa mengumumkan bahwa kesejahteraan guru dapat kami tingkatkan," ujar Prabowo.
Rincian Kenaikan Kesejahteraan Guru
Presiden menguraikan beberapa kebijakan yang mencakup kesejahteraan guru ASN, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan guru non-ASN:
- Tambahan Kesejahteraan Guru ASN: Guru ASN akan menerima tambahan kesejahteraan setara dengan satu kali gaji pokok.
- Tunjangan Guru Non-ASN: Tunjangan profesi bagi guru non-ASN dinaikkan menjadi Rp2 juta per bulan.
- Sertifikasi Guru: Anggaran juga dialokasikan untuk sertifikasi guru, yang pada 2025 mencakup 1.932.666 guru bersertifikat pendidik, meningkat 650 guru dibandingkan tahun 2024.
Sebanyak 806.486 guru ASN dan non-ASN yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan Diploma IV (D4) atau Sarjana (S1) akan mengikuti program Pendidikan Profesi Guru (PPG) pada 2025. Pemerintah juga memberikan bantuan pendidikan bagi 249.623 guru yang belum memiliki gelar D4 atau S1 untuk melanjutkan studi mereka.
Bagi guru non-ASN yang belum bersertifikasi, pemerintah akan memberikan bantuan dana tunai melalui mekanisme transfer perbankan yang sedang dirancang bersama Badan Pusat Statistik (BPS). Data penerima bantuan ini akan diumumkan pada 2025 setelah BPS menyelesaikan pendataan.
"BPS sedang menghitung nama dan alamat guru non-ASN yang berhak menerima bantuan ini. Kita pastikan mereka mendapatkan manfaat sesuai kebutuhan," kata Prabowo.
Presiden menegaskan bahwa langkah ini adalah bentuk penghormatan dan apresiasi terhadap peran penting guru dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
"Ini adalah langkah konkret pemerintah untuk memastikan guru mendapatkan penghargaan yang layak atas kontribusi besar mereka," tegasnya.
Kebijakan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan para pendidik, tetapi juga mendorong profesionalisme dan kualitas pendidikan di Indonesia. Presiden mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung upaya ini sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.(*)
Add new comment