Target Kuota Batubara Jambi 2024 Tak Tercapai, Tim Transisi KADIN Jambi Dukung Pembukaan Jalur Darat

JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi gagal memenuhi target kuota batubara yang ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI untuk tahun 2024. Dari target 19 juta ton, hanya 11 juta ton yang terealisasi. Kondisi ini dipengaruhi berbagai kendala, termasuk kemacetan di jalur nasional dan ketidakstabilan angkutan sungai.

Gubernur Jambi Al Haris menyebutkan hambatan tersebut menyebabkan alokasi kuota batubara tahun 2025 kemungkinan akan diturunkan.

“Hari ini yang terangkut karena pengaruh kemacetan, sungai yang bermasalah, serta peralihan armada ke jalur lain, sehingga hingga akhir tahun hanya 11 juta ton yang terealisasi,” ujar Al Haris di Rumah Dinas Gubernur Jambi.

Kegagalan mencapai target pada tahun 2024 ini berimbas pada penurunan kuota batubara untuk tahun 2025. Gubernur Jambi menjelaskan bahwa penetapan kuota oleh Kementerian ESDM berdasarkan hasil capaian tahun sebelumnya. Dengan realisasi yang jauh dari target, kuota untuk tahun 2025 kemungkinan akan dikurangi secara signifikan.

“Kementerian ESDM melihat jumlah angkutan tiap tahun. Untuk apa kuota besar kalau realisasi kecil? Maka dari hasil 2024, kuota untuk 2025 akan berkurang,” jelasnya.

Pada tahun 2023, kuota batubara Provinsi Jambi mencapai 39 juta ton, jauh lebih besar dibandingkan target 2024.

Dalam rangka mengejar target batubara, Pemerintah Provinsi Jambi sebelumnya telah melakukan rapat evaluasi Instruksi Gubernur (Ingub) Jambi Nomor 1/INGUB/DISHUB/2024 bersama perwakilan Pengusaha Tambang Batubara (PPTB). Rapat ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala di lapangan dan mencari solusi agar target kuota dapat tercapai tanpa mengorbankan kenyamanan masyarakat.

Gubernur Al Haris memastikan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi terus berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola angkutan batubara. Langkah-langkah strategis, termasuk optimalisasi jalur sungai dan pengelolaan jalur darat, akan dipertimbangkan dengan hati-hati.

“Kita harus mencari solusi yang seimbang, antara kepentingan pengusaha, kebutuhan masyarakat, dan perlindungan lingkungan. Rapat evaluasi akan menjadi langkah awal untuk menyusun kebijakan yang lebih efektif,” kata Al Haris.

Sementara itu, Juru bicara Tim Transisi KADIN Jambi, Robert Samosir, menegaskan perlunya terobosan untuk menyelesaikan persoalan distribusi batubara yang selama ini menjadi tantangan besar bagi Provinsi Jambi. Ia mengapresiasi upaya evaluasi Pemprov Jambi terkait Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 1/INGUB/DISHUB/2024 yang bertujuan memperbaiki sistem angkutan.

“Kegagalan mencapai kuota harus menjadi pembelajaran. Dibutuhkan solusi inovatif, termasuk pengelolaan jalur darat dengan lebih baik dan optimalisasi jalur sungai yang selama ini belum maksimal,” ujar Robert Samosir.

Robert Samosir juga menyatakan bahwa Tim transisi KADIN Jambi mendukung langkah pembukaan kembali jalur darat untuk angkutan batubara dengan pengaturan khusus. Ia menilai, jalur darat yang ditutup sebelumnya dapat dikelola dengan sistem operasi terbatas untuk mempercepat distribusi.

“Kami mendukung pembukaan kembali jalur darat dengan pengawasan ketat. Langkah ini dapat menjadi solusi sementara untuk menutupi kendala jalur sungai, sekaligus mengurangi tekanan pada pelabuhan sungai yang sering macet,” jelasnya.

Namun, ia menegaskan bahwa pembukaan jalur darat harus diimbangi dengan peningkatan infrastruktur dan regulasi ketat untuk mengurangi dampak terhadap masyarakat, seperti kemacetan dan kerusakan jalan.

Selain jalur darat, KADIN Jambi juga mendorong percepatan optimalisasi jalur khusus batubara sebagai tulang punggung distribusi batubara. Robert Samosir juga menyarankan peningkatan investasi pada infrastruktur pelabuhan dan kapal angkut, serta pengelolaan logistik yang lebih terintegrasi.

“Jalan khusus batubara adalah aset utama yang harus dimaksimalkan. Kolaborasi antara pengusaha, pemerintah, dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan sistem logistik yang efisien dan ramah lingkungan,” tutupnya.(*)