JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi gagal memenuhi target kuota batubara yang ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI untuk tahun 2024. Dari target 19 juta ton, hanya 11 juta ton yang terealisasi. Kondisi ini dipengaruhi berbagai kendala, termasuk kemacetan di jalur nasional dan ketidakstabilan angkutan sungai.
Gubernur Jambi Al Haris menyebutkan hambatan tersebut menyebabkan alokasi kuota batubara tahun 2025 kemungkinan akan diturunkan.
JAMBI – Tim Transisi Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Jambi menegaskan dukungan penuh terhadap rencana Pemerintah Provinsi Jambi untuk membuka kembali akses jalur darat bagi angkutan batubara.
Juru Bicara Tim Transisi, Robert Samosir, menyatakan bahwa langkah ini dapat memberikan dampak ekonomi besar bagi masyarakat dan pelaku usaha. Namun, ia menekankan pentingnya regulasi yang ketat dan kepatuhan penuh dari seluruh pengusaha untuk mencegah kerugian yang lebih besar di masa mendatang.
Jambi - Pemerintah Provinsi Jambi menggelar rapat evaluasi awal terhadap Instruksi Gubernur (Ingub) 2024 terkait optimalisasi jalur sungai untuk angkutan batu bara. Namun, rapat yang berlangsung di Rumah Dinas Gubernur Jambi pada Senin (30/12/2024) ini diwarnai kekecewaan Gubernur Jambi Al Haris atas ketidakhadiran sejumlah kepala daerah, termasuk Pj Walikota Jambi, Bupati Batanghari, Muaro Jambi, dan Sarolangun.
Ketidakhadiran mereka dinilai menghambat proses evaluasi kebijakan yang bertujuan mengurangi dampak angkutan batu bara terhadap masyarakat.
