Kembalinya Hotel Ratu ke Pemprov Jambi, Irjen Pol (Purn) Bambang Suparsono Sarankan Dikelola Mandiri

Jambi – Kembalinya Hotel Ratu beserta asetnya ke pangkuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi setelah 30 tahun dikelola melalui skema Build, Operate, and Transfer (BOT) disambut positif oleh banyak pihak. Salah satu tanggapan datang dari Irjen Pol (Purn) Bambang Suparsono, Koordinator Staf Khusus Gubernur Jambi.

Menurut Bambang, momen ini seharusnya menjadi titik awal bagi Pemprov Jambi untuk mengelola aset strategis tersebut secara mandiri, tanpa melibatkan pihak ketiga. Ia menyebut pengelolaan mandiri melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau skema lainnya dapat memberikan manfaat ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan jika diserahkan kembali ke swasta.

Bambang memberikan perhitungan sederhana mengenai potensi pendapatan Hotel Ratu jika dikelola langsung oleh Pemprov Jambi. Ia menyoroti sewa gedung Ratu Convention Center (RCC) sebagai salah satu sumber pendapatan utama.

"Dari RCC saja, potensi income bisa di atas Rp 3 miliar per tahun. Itu belum termasuk pendapatan dari pengelolaan kamar hotel. Kalau dikelola pihak ketiga, pemerintah hanya mendapat royalti Rp 500 juta per tahun seperti sebelumnya. Jelas ini jauh lebih kecil," ujar Bambang, eks Kapolda Jambi itu.

Selain itu, dengan dikelola sendiri, pemerintah bisa memastikan keuntungan sepenuhnya masuk ke kas daerah. Pendapatan dari sektor kamar hotel, restoran, hingga acara-acara yang digelar di RCC dapat dioptimalkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bambang juga menyoroti kelemahan skema BOT yang diterapkan selama 30 tahun terakhir. Ia menilai, meski Hotel Ratu memiliki potensi besar, kontribusi yang diberikan ke daerah sangat minim. Kondisi ini, menurutnya, seharusnya menjadi pelajaran penting bagi Pemprov Jambi untuk tidak mengulangi pola pengelolaan seperti itu.

"Kita sudah melihat bagaimana skema BOT ini hanya memberikan sedikit kontribusi ke daerah. Hotel Ratu memiliki potensi besar sebagai aset strategis, tapi jika dikelola pihak ketiga, potensi itu tidak maksimal. Ini saatnya pemerintah mengambil kendali penuh," tegas Bambang.

Agar pengelolaan mandiri dapat berjalan sukses, Bambang menyarankan agar Pemprov Jambi membentuk tim profesional yang memahami bisnis perhotelan. Ia juga menekankan pentingnya melakukan modernisasi fasilitas dan pemasaran yang agresif untuk menarik lebih banyak pengunjung.

"Bangunlah tim yang profesional dan berkompeten di bidang perhotelan. Modernisasi fasilitas hotel harus dilakukan agar mampu bersaing dengan hotel-hotel lain di Jambi. Dengan pengelolaan yang baik, saya yakin Hotel Ratu bisa menjadi ikon baru pariwisata Jambi," katanya.

Selain itu, Bambang mengusulkan agar Pemprov memanfaatkan teknologi digital untuk pemasaran dan manajemen hotel. Digitalisasi, menurutnya, akan meningkatkan efisiensi dan menarik lebih banyak pengunjung, baik lokal maupun luar daerah.

Jika dikelola dengan baik, Hotel Ratu tidak hanya memberikan kontribusi besar terhadap PAD, tetapi juga membuka lapangan kerja dan mendorong sektor pariwisata Jambi. Hotel ini dapat menjadi tempat penyelenggaraan berbagai acara besar, mulai dari konferensi hingga pameran, yang pada akhirnya akan menarik lebih banyak wisatawan ke Jambi.

"Ini bukan hanya soal pendapatan, tapi juga soal menciptakan multiplier effect bagi ekonomi daerah. Dengan mengelola langsung, pemerintah dapat menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Jambi," tutup Bambang.

Kini, bola berada di tangan Pemprov Jambi. Akankah Hotel Ratu benar-benar dikelola mandiri oleh pemerintah untuk memaksimalkan potensi ekonominya, atau kembali diserahkan ke pihak ketiga? Keputusan ini akan menjadi penentu arah masa depan salah satu aset strategis Jambi.(*)