Sarolangun – DPRD Kabupaten Sarolangun secara tegas meminta Pemerintah Kabupaten menunda pelantikan pejabat eselon II hasil seleksi lelang terbuka 2024. Alasannya sederhana: pelantikan oleh Penjabat (Pj) Bupati dikhawatirkan tidak akan selaras dengan kepemimpinan Bupati definitif yang baru terpilih.
Wakil Ketua II DPRD Sarolangun, Dedy Ifriansyah, menyebut langkah Pj Bupati melantik pejabat bisa membawa konsekuensi serius bagi kelangsungan pemerintahan daerah.
“Kalau Pj Bupati memaksakan pelantikan, pejabat yang terpilih belum tentu sinkron dengan Bupati definitif. Yang jelas, pelantikan harus menunggu Bupati definitif, karena beliaulah yang akan bekerja bersama mereka,” ujar Dedy.
Ia memperingatkan bahwa pelantikan yang tergesa-gesa bisa berdampak buruk pada stabilitas pemerintahan.
“Setelah Pj Bupati selesai dan kembali ke Jakarta, kita yang di daerah ini yang harus menghadapi persoalan kalau pejabat yang dilantik tidak sesuai. Pemerintahan bisa macet,” tegasnya.
DPRD Sarolangun juga mengkritik sikap pemerintah daerah yang terkesan mengabaikan usulan mereka. Anggota DPRD, Asrin Amer, menegaskan bahwa penundaan pelantikan ini adalah hasil musyawarah bersama.
“Ini bukan sekadar pendapat, tapi hasil musyawarah DPRD. Kalau pejabat dilantik sekarang tapi tidak sinkron dengan Bupati definitif, siapa yang rugi? Pemerintah dan masyarakat yang akan kena dampaknya,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Sarolangun, Muhammad Syaihu, menyatakan bahwa hasil seleksi terbuka (Selter) tetap valid, tetapi pelantikannya seharusnya dilakukan oleh Bupati definitif.
“Hasil Selter tetap menjadi acuan, tapi pelantikan harus menunggu Bupati definitif. Kalau dipaksakan sekarang, kami tidak yakin ada sinkronisasi yang baik nantinya,” ungkapnya.
DPRD Sarolangun menegaskan, keputusan ini adalah langkah preventif untuk mencegah kerugian lebih besar. “Ini bukan soal menunda-nunda, tapi soal memastikan pemerintahan berjalan efektif dan tidak ada konflik kepentingan,” tutup Dedy.
Sorotan tajam kini mengarah pada Pj Bupati Sarolangun. Apakah ia akan mendengarkan suara DPRD, atau justru melangkah sendiri? Keputusan ini bisa jadi awal polemik baru di Sarolangun.(*)
Add new comment