PANAS! Bawaslu Kota Jambi Didemo, Massa Desak Kasus Dugaan Kampanye Cawako HAR dan Bagi-bagi beras di Klenteng Diusut Tuntas

Senin pagi ini, suasana di depan kantor Bawaslu Kota Jambi berubah riuh. Puluhan massa menggelar aksi demonstrasi, menuntut lembaga pengawas pemilu tersebut bersama tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk bersikap tegas dan profesional dalam menindak dugaan pelanggaran pemilu.

Isu yang menjadi sorotan adalah dugaan kampanye terselubung dan pembagian beras yang dilakukan oleh calon wali kota nomor urut 02 di sebuah klenteng.

Dalam aksinya, para pendemo membawa karton-karton bertuliskan kecaman. Kalimat-kalimat seperti “Stop Politik Beras” dan “Selamatkan Demokrasi Kota Jambi” menghiasi protes mereka. Massa menilai tindakan ini mencederai prinsip demokrasi yang sehat, terlebih aksi tersebut terjadi di tempat ibadah, yang seharusnya menjadi ruang netral dari aktivitas politik.

Kasus ini mencuat setelah dilaporkan Robert Samosir. Pemilik dan pengelola klenteng sudah diperiksa Bawaslu. Begitu pula Cawako HAR, juga sudah diperiksa Bawaslu.

“Bukti sudah cukup kuat. Kami mendesak Bawaslu dan Gakkumdu segera menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan. Jangan ada pembiaran yang mencederai kepercayaan masyarakat terhadap integritas penyelenggaraan pemilu,” ujar Raden Syah Iran, koordinator aksi.

Massa juga menyoroti pentingnya transparansi dalam penanganan kasus ini. Mereka menilai bahwa Bawaslu harus menunjukkan keberanian dalam menindak siapa pun yang terbukti melanggar, tanpa memandang latar belakang atau posisi politik.

“Jangan sampai ada anggapan Bawaslu hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Semua kandidat harus diperlakukan sama di mata hukum,” tegas Raden Syah Iran.

Aksi ini menarik perhatian masyarakat sekitar, dengan sejumlah warga turut menyaksikan jalannya demonstrasi. Beberapa bahkan menyuarakan dukungan terhadap tuntutan massa, terutama terkait pentingnya menjaga demokrasi yang bersih dan adil.

Kasus ini menjadi perhatian publik di Kota Jambi, mengingat kampanye pemilu seharusnya dilaksanakan dengan mematuhi aturan yang berlaku. Dugaan penggunaan bantuan berupa beras dalam kegiatan politik di klenteng tidak hanya memunculkan persoalan etika, tetapi juga dapat melanggar regulasi pemilu.

Masyarakat kini menunggu langkah tegas dari Bawaslu dan Gakkumdu untuk memastikan keadilan ditegakkan. Apakah kasus ini akan menjadi bukti keberanian aparat penegak hukum dalam menjaga demokrasi, atau justru menambah daftar panjang dugaan pelanggaran pemilu yang tak terselesaikan, masih menjadi tanda tanya besar.

Hingga berita ini diturunkan, aksi masih berlangsung.(*)