Di bawah terik matahari Jambi, dua proyek jalan bernilai Rp 77,9 miliar di Tanjung Jabung Timur kini menjadi sorotan. Proyek ini, yang merupakan bagian dari Instruksi Presiden Joko Widodo, diharapkan bisa mempercepat peningkatan konektivitas jalan daerah. Namun, yang tampak di lapangan justru kondisi yang memprihatinkan. Dana puluhan miliar rupiah seolah menguap tanpa jejak.
Proyek jalan ini diadakan berdasarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah, yang dikeluarkan pada Maret 2023. Setelah kunjungan Presiden Jokowi ke Jambi pada 16 Mei 2023, proyek ini mulai berjalan. Dua ruas jalan yang dimaksud adalah peningkatan Jalan Tugu PMD - Jalan Poros Kuala Jambi Menuju Jalan Jerambah Beton Kampung Laut dan peningkatan Jalan Parit Selamat - Kuala Mendahara.
Menurut laman resmi LPSE Kementerian PUPR, proyek Jalan Tugu PMD sepanjang 8,029 km ini memiliki pagu anggaran Rp 41,7 miliar dengan nilai kontrak Rp 35,5 miliar. Proyek ini dimenangkan oleh PT Tarum Jaya Mandiri, yang beralamat di Pekanbaru, Riau. Sedangkan proyek peningkatan Jalan Parit Selamat - Kuala Mendahara sepanjang 9,65 km, dianggarkan Rp 46,7 miliar dan dimenangkan oleh PT Bima Arjuna Prakasa dengan nilai kontrak Rp 42,5 miliar. Rekanan ini beralamat di Padang, Sumatera Barat.
Ketua MPW Pemuda Pancasila Provinsi Jambi, Adri SH MH, yang akrab disapa Panglima, mengungkapkan bahwa kedua proyek ini sudah bermasalah sejak awal.
"Proyek yang dikerjakan PT Tarum Jaya Mandiri bahkan sudah pernah diputus kontrak. Sementara proyek yang dikerjakan PT Bima Arjuna Prakasa juga mengalami hal yang sama," kata Panglima Adri.
Salah satu proyek jalan inpres belum dikerjakan sama sekali, meski uang muka telah dicairkan dan diambil oleh kontraktor.
"Ini merusak citra Presiden RI. Karena ini adalah proyek inpres yang dibanggakan, tapi hasilnya buruk," lanjut Adri.
Ia mengkritisi BPJN IV dan PPK yang dinilainya lemah dalam melakukan pengawasan.
"Aparat penegak hukum harus bergerak. Jangan tinggal diam. Kami akan melaporkan kasus ini ke KPK RI," tegasnya.
Di lapangan, jalan-jalan yang seharusnya menjadi tulang punggung konektivitas daerah kini hanya menyisakan lubang dan genangan air. Material proyek dibiarkan terbengkalai, menyiratkan ketidakseriusan pihak pelaksana. Masyarakat setempat merasa dirugikan. Harapan mereka untuk memiliki akses jalan yang layak kini pupus.
"Kami sangat kecewa. Proyek ini seharusnya meningkatkan kehidupan kami, tapi malah menambah beban," kata seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Di Jakarta, laporan tentang proyek jalan yang terbengkalai ini segera sampai ke meja KPK. Penyelidikan tentu akan segera dimulai. Harapan masyarakat Tanjung Jabung Timur kini ada di tangan aparat penegak hukum. Mereka berharap kasus ini segera diusut tuntas dan pihak-pihak yang bertanggung jawab mendapatkan hukuman yang setimpal.
Proyek jalan inpres yang seharusnya menjadi kebanggaan kini berubah menjadi noda hitam dalam catatan pembangunan. Di balik angka-angka anggaran yang fantastis, ada cerita tentang pengelolaan yang buruk dan pengawasan yang lemah. Dana puluhan miliar yang seharusnya mengalir untuk pembangunan kini dipertanyakan keberadaannya.
Mega proyek jalan inpres di Tanjab Timur telah membuka mata banyak pihak. Betapa pentingnya pengawasan yang ketat dan transparansi dalam setiap proyek pembangunan. Di masa depan, semoga tidak ada lagi dana yang menguap tanpa jejak dan jalan-jalan terbengkalai yang hanya menjadi bukti kegagalan.(*)
Add new comment