Ratusan warga Desa Pedukun kembali menggelar unjuk rasa di Kantor Bupati Bungo, menuntut pemecatan Kepala Desa atas dugaan korupsi. Ketidakpuasan warga mencerminkan ketidakpercayaan terhadap kepemimpinan desa dan mendesak tindakan tegas dari pemerintah.
Ratusan warga Dusun Pedukun, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo, kembali melancarkan aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Bungo, Senin (12/8/2024). Gelombang massa yang semakin membesar ini menuntut pemecatan Kepala Desa (Datuk Rio) Haji Said Ali, yang dituding terlibat dalam kasus dugaan korupsi Dana Desa (DD).
Ketidakpuasan warga terhadap Haji Said Ali bukan hanya sekadar isu pemecatan semata. Aksi ini mencerminkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa yang dinilai tidak transparan dan terlibat dalam praktik korupsi. Berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Bungo, Haji Said Ali diduga terlibat dalam korupsi dana sebesar 207 juta rupiah.
Koordinator aksi, Kusnadi, mengungkapkan bahwa temuan tersebut seharusnya menjadi dasar bagi pemerintah untuk bertindak tegas. "Kami sudah melaporkan kasus ini ke Bupati dan Kejaksaan. Ini bukan sekadar tuntutan kosong. Kami membawa bukti, dan kami akan terus berjuang hingga ada tindakan nyata," tegas Kusnadi.
Aksi unjuk rasa ini bukan hanya sebatas ancaman verbal. Warga telah mempersiapkan diri untuk berkemah di depan kantor Bupati jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. "Kami siap menginap di sini. Alat masak sudah kami siapkan. Kami tidak akan pulang sebelum ada keputusan tegas dari Bupati Bungo," ujar Kusnadi dengan penuh determinasi.
Protes ini menunjukkan tingkat frustrasi yang tinggi di antara warga. Mereka merasa ditinggalkan oleh pemerintah dan berjuang untuk mendapatkan kembali kepercayaan terhadap sistem yang seharusnya melindungi mereka.
Setelah aksi bakar ban dan orasi bergantian, perwakilan massa diterima untuk mediasi oleh Pemerintah Kabupaten Bungo melalui Asisten III Bupati. Langkah ini diambil untuk meredakan ketegangan dan mencari solusi atas masalah yang ada. Mediasi tersebut diadakan di ruang rapat Asisten III Bupati Bungo, di bawah pengawasan ketat puluhan aparat TNI-Polri dan Satpol PP.
Namun, ketidakpuasan warga masih mengemuka. Mereka berharap bahwa dialog ini akan menghasilkan keputusan yang adil dan tidak hanya meredam situasi untuk sementara.
Aksi ini menyoroti pertanyaan mendasar mengenai integritas kepemimpinan desa dan responsivitas pemerintah daerah. Jika dibiarkan berlarut-larut tanpa solusi, ketidakpercayaan terhadap pemerintah bisa mengakar lebih dalam dan memicu aksi yang lebih besar. Pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan besar untuk membuktikan komitmen mereka terhadap keadilan dan transparansi.(*)
Add new comment