MUARA BUNGO – Upaya pengendalian distribusi bahan bakar bersubsidi di Kabupaten Bungo memasuki babak baru. Dalam razia besar-besaran, Polres Bungo mengamankan sembilan unit kendaraan yang diduga kuat digunakan untuk praktik pelangsiran BBM bersubsidi secara ilegal.
Operasi dilakukan menyusul ledakan laporan masyarakat terkait antrean panjang mencurigakan di sejumlah SPBU, termasuk SPBU Candika, Pal 3, dan Pal 9—titik-titik yang kerap disebut dalam laporan aktivitas "mafia BBM".
“Kami tindaklanjuti keluhan masyarakat. Dari hasil razia hari ini, sembilan kendaraan berhasil diamankan. Sebagian besar telah memodifikasi tangki secara tidak wajar, bahkan ada yang menggunakan plat palsu dan dalam kondisi tidak layak jalan,” tegas Kapolres Bungo AKBP Natalena Eko Cahyono, Kamis (15/5/2025).
Dari sembilan unit kendaraan yang diamankan, tujuh di antaranya berjenis Isuzu Panther, sisanya adalah truk ringan. Semuanya telah dimodifikasi—baik dari segi kapasitas tangki maupun sistem pelindung agar lolos dari pengawasan.
Petugas juga melakukan pemindaian barcode kendaraan subsidi di lokasi SPBU untuk membandingkan dengan data resmi, termasuk mengecek lampu sein, kelayakan jalan, dan surat-surat kendaraan.
Namun yang mengejutkan, beberapa sopir melarikan diri meninggalkan kendaraan mereka begitu menyadari kehadiran aparat. Mobil-mobil itu kini diamankan sebagai barang bukti di Mapolres Bungo.
Kapolres tidak menampik bahwa sebagian dari kendaraan tersebut berafiliasi dengan jaringan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Diduga, BBM bersubsidi dialirkan ke kawasan PETI untuk mendukung operasional mesin-mesin tambang ilegal.
“Ini bukan hanya pelanggaran administratif, tapi bagian dari rantai kriminal yang lebih besar. Kami sudah perintahkan seluruh Kapolsek agar menindak truk dan Panther yang dicurigai sebagai pelangsir. Ini bagian dari komitmen Zero PETI,” tegas AKBP Natalena.
Polres Bungo menyatakan bahwa operasi serupa akan dilakukan secara berkelanjutan, sistematis, dan transparan. Tindakan ini juga sejalan dengan program Polri Presisi yang mengedepankan respons cepat berbasis keluhan publik.
“BBM bersubsidi harus sampai ke masyarakat. Bukan malah dikendalikan oleh pelangsir yang merusak sistem distribusi. Kami tidak akan mentolerir lagi,” pungkas Kapolres.(*)
Add new comment