Jambi – Pemerintah Kota Jambi resmi membuka Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Gelombang 2. Sebanyak 1.366 formasi masih tersedia untuk diisi oleh Tenaga Kerja Kontrak (TKK) yang memenuhi syarat. Proses seleksi ini akan berlangsung mulai 17 hingga 31 November 2024.
Pemerintah Kota Jambi
Jambi – Dalam semangat mempererat tali silaturahmi antar sesama Melayu, Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, melakukan kunjungan kehormatan ke Tanah Pilih Pusako Batuah, Kota Jambi, pada Sabtu malam (17/11/2024). Kegiatan berlangsung di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, dan disambut hangat oleh jajaran Pemerintah Kota Jambi.
Jalan TP Sriwijaya Kota Jambi rusak parah dan tergenang air saat hujan, membuat warga Rawasari marah dan merasa diabaikan oleh pemerintah. Video kondisi jalan yang viral di media sosial memicu tuntutan publik agar pemerintah segera bertindak memperbaiki infrastruktur yang telah lama dibiarkan rusak.
Jambi – Menjelang tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi mengambil langkah tegas untuk memastikan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai Non ASN dalam pelaksanaan Pilkada. Pj Wali Kota Jambi, Sri Purwaningsih, mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor: HKM.05/12/EDR/IX/HKU/2024 tertanggal 24 September 2024. SE ini menegaskan pentingnya netralitas ASN dan Non ASN di lingkungan Pemkot Jambi serta melarang penggunaan program dan fasilitas negara dalam mendukung peserta Pilkada.
Pemkot Jambi akan melelang 43 unit kendaraan, namun perhatian juga tertuju pada gudang penyimpanan aset yang memprihatinkan dan minim penjagaan.
JAMBI - Pemerintah Kota Jambi berencana melelang aset kendaraan sejumlah 43 unit, yang terdiri dari kendaraan roda dua dan roda empat. Saat ini, proses koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) tengah berlangsung.
Pemerintah Kota Jambi mengambil langkah tegas terhadap Wajib Pajak yang menunggak selama dua tahun. BPPRD Jambi berencana meningkatkan penindakan dengan dukungan dari KPK dan instansi terkait, menargetkan Rp 15 miliar dari 58 objek pajak.
***
Di tengah upaya peningkatan pendapatan daerah, Pemerintah Kota Jambi bersiap untuk mengambil tindakan tegas terhadap Wajib Pajak (WP) yang menunggak pembayaran pajak selama dua tahun berturut-turut. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi optimalisasi pajak yang lebih efektif dan terukur.
Masalah sosial di Kota Jambi memerlukan perhatian serius. Anak jalanan dan gelandangan semakin marak, menuntut respons cepat dari pemerintah dan masyarakat. Upaya pembinaan dan kerja sama lintas sektor diperlukan untuk mengatasi persoalan ini.
***
