Sebuah skandal menghebohkan Dusun Empelu, Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo, Jambi. Rio (Kepala Desa) berinisial J, digerebek warga karena diduga berselingkuh dengan seorang wanita bersuami di desanya. Kasus ini memicu tuntutan agar J diproses secara adat dan dicopot dari jabatannya.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Bungo pun mulai bertindak. Kepala DPMD, Ismatun, mengatakan bahwa proses pemberhentian J saat ini masih dalam tahap pemberkasan. "Masih dalam proses kelengkapan administrasi," ujarnya singkat, Rabu (8/1).
Ketika ditanya lebih lanjut tentang status pemberhentian J—apakah mengundurkan diri atau dipecat secara tidak hormat—Ismatun memilih bungkam. Ia hanya memastikan bahwa situasi di Desa Empelu tetap kondusif meski kasus ini telah menjadi perhatian luas.
Kasus ini tidak hanya berhenti pada penggerebekan. Lembaga Adat Melayu (LAM) Desa Empelu menggelar sidang adat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam sidang itu, warga menuntut J dikenakan sanksi adat berupa cuci kampung, membayar utang adat, serta melepaskan jabatan sebagai Rio.
Ketua LAM, M. Hasan, menyebutkan bahwa J diharuskan membayar dua ekor kerbau sebagai denda adat. "Sebagai pemangku adat, ini sangat memalukan. Saat dilantik, Rio diberi gelar adat Melayu Jambi. Namun, tindakannya telah mencoreng martabat kami," ungkap Hasan tegas.
Sidang adat ini menjadi simbol penting bagaimana masyarakat adat mencoba menegakkan nilai-nilai moral di tengah situasi yang sensitif.
Pasca penggerebekan, J dibawa oleh pihak kepolisian ke Kota Muara Bungo dengan alasan keamanan. Lokasi kejadian, yang berada di wilayah Kota Muara Bungo, kini menjadi wewenang Polres Muara Bungo untuk ditangani.
Warga berharap kasus ini segera mendapatkan kejelasan, baik melalui mekanisme adat maupun hukum formal. "Kami tidak ingin kasus ini hanya berhenti sebagai isu. Ada tanggung jawab moral dan hukum yang harus ditegakkan," ujar salah satu tokoh masyarakat setempat yang enggan disebutkan namanya.
Sebagai pejabat desa, J seharusnya menjadi teladan. Namun, skandal ini menjadi bukti bagaimana kekuasaan bisa menjadi alat yang disalahgunakan. "Dia telah melukai kepercayaan kami," kata seorang warga dengan nada kecewa.
Kini, masyarakat Empelu menantikan kejelasan dari pemerintah dan aparat hukum. Akankah proses adat dan hukum memberikan keadilan yang diharapkan? Atau, kasus ini akan menjadi contoh lain dari bagaimana skandal kekuasaan sering kali berakhir tanpa kejelasan?
Add new comment