JAMBI – Penjabat (Pj) Wali Kota Jambi, Sri Purwaningsih, menghadiri acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025. Digelar di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin (16/12/2024), acara ini menegaskan komitmen percepatan pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Jambi.
Penyerahan yang dipimpin Gubernur Jambi Al Haris dan didampingi Kepala Kanwil DJP Provinsi Jambi, Burhani, turut dihadiri oleh unsur Forkompimda, Sekretaris Daerah, kepala daerah kabupaten/kota, serta instansi vertikal se-Provinsi Jambi.
Pada acara ini, Kota Jambi menerima alokasi DIPA dan TKD sebesar Rp1,22 triliun sebagai bagian dari rekapitulasi alokasi APBN untuk daerah se-Provinsi Jambi. Seusai acara, Sri Purwaningsih menegaskan kesiapan Pemkot Jambi untuk segera menindaklanjuti anggaran tersebut, seraya mempersiapkan transisi ke pemerintahan definitif berikutnya.
“DIPA yang kami terima hari ini akan dipelajari dan disinkronkan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025. Semua ini akan menjadi panduan bagi kepala daerah terpilih,” ujar Sri.
Ia menekankan pentingnya keselarasan antara RKPD dan DIPA agar program pembangunan berjalan efektif. “Dengan anggaran yang telah disiapkan, kami akan fokus pada kebutuhan prioritas masyarakat,” tambahnya.
Dalam laporan Kepala Kanwil DJP Provinsi Jambi, Burhani, alokasi APBN untuk Provinsi Jambi tahun 2025 mencapai Rp21,84 triliun. Anggaran tersebut terbagi menjadi:
- Rp6,2 triliun untuk 409 satuan kerja.
- Rp12,64 triliun dalam bentuk Transfer ke Daerah untuk 12 kabupaten/kota.
Burhani menekankan pentingnya sinergi antara APBN dan APBD untuk memastikan pembangunan di daerah berjalan optimal. “DIPA dan TKD harus segera direalisasikan di awal tahun agar manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat dan perekonomian,” ujarnya.
Gubernur Jambi Al Haris, dalam arahannya, menyoroti tantangan penurunan transfer anggaran dari pemerintah pusat akibat transisi program pemerintahan nasional. Ia menekankan efisiensi dalam pengelolaan dana yang ada.
“Kita harus memaksimalkan anggaran dengan fokus pada program prioritas dan belanja yang berdampak langsung kepada masyarakat,” ujar Al Haris.
Salah satu sorotan utama Al Haris adalah kesiapan daerah dalam menyambut program nasional “Makan Bergizi Gratis”, salah satu dari 8 program unggulan Presiden.
“Kita harus menyiapkan data yang akurat agar implementasi program ini berjalan baik, meskipun kita belum tahu apakah ini ditujukan untuk semua anak atau hanya yang kurang mampu,” jelasnya.
Acara ini juga menandai penguatan integritas dalam pengelolaan anggaran melalui penandatanganan Pakta Integritas oleh perwakilan satuan kerja, baik dari instansi vertikal maupun pemerintah daerah. Pakta ini disaksikan langsung oleh Gubernur Jambi dan Kanwil DJP Provinsi Jambi, menegaskan komitmen bersama untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas anggaran.
Dengan anggaran sebesar Rp1,22 triliun, Kota Jambi diharapkan mampu merealisasikan program-program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Provinsi Jambi pun optimistis sinergi APBN dan APBD dapat mendorong akselerasi pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. (*)
Add new comment