Jambi - Hasil tender mega proyek Sekolah Rakyat Jambi yang berakhir dengan kekalahan dua raksasa pelat merah, PT Wijaya Karya (Wika) dan PT PP, memantik kehebohan di jagat maya.
Publik terkejut lantaran dua BUMN Karya itu tumbang di tangan kontraktor swasta asal Surabaya, PT Sasmito. Kemenangan Sasmito dengan nilai penawaran Rp 446,4 miliar ini langsung membanjiri kolom komentar media sosial dengan beragam reaksi.
Banyak warganet menganggap kemenangan swasta ini sebagai sebuah plot twist. Pasalnya, persepsi umum menilai proyek jumbo pemerintah di daerah biasanya sudah "diatur" untuk dimenangkan pemain besar BUMN.
Salah satu komentar menggelitik datang dari akun wirananda949. Ia tak menyangka hasil akhirnya mematahkan dugaan skeptis banyak orang soal lelang pemerintah.
"Kukira terkondisi, jebul didlosori (Saya kira sudah dikondisikan, ternyata malah dijatuhkan/dikalahkan)," tulisnya heran.
Namun, tidak semua netizen yakin ini murni kemenangan "darah segar". Akun akuganteng7770 melontarkan keraguan khas publik, menduga meski nama perusahaan beda, aktor di belakang layar mungkin tidak berubah.
"Sama aja itu cuma beda nama PT aja? Kalau proyek pemerintah ya yang kerubutin orangnya itu-itu aja," sentilnya dengan emoji tertawa.
Komentar lebih pedas disuarakan akun Ck. Ia mengingatkan agar kemenangan ini diawasi ketat. "Udah dapat tender sekarang waktunya mikirin korupnya," tulisnya tajam.
Di sisi lain, tumbangnya Wika dan PP justru mendapat apresiasi. Kontraktor swasta dinilai lebih taktis dan berani bekerja cepat dibanding birokrasi BUMN yang terkadang kaku.
"Ngerjain proyek luar, kontrak nyusul pun tetep hajar. Beda sama pemerintah dan karya-karya itu," puji akun @com.id membandingkan etos kerja keduanya. Hal senada disampaikan akun WahyuNuaimman, "Keren Sasmito."
Sebagai informasi, Kementerian PU resmi memenangkan PT Sasmito untuk proyek Pembangunan Sekolah Rakyat di dua lokasi strategis: Alam Barajo (Kota Jambi) dan Geragai (Tanjab Timur).
Langkah berani PT Sasmito "mengunci" harga terendah berhasil menghemat anggaran negara sekitar Rp 26 miliar dibanding pagu anggaran Rp 472,4 miliar.
Sementara itu, Wika dan PP harus gigit jari. Penawaran mereka yang berada di angka Rp 471-472 miliar (mendekati HPS) tidak dievaluasi lebih lanjut oleh Pokja karena kalah bersaing harga.
Add new comment