Yogyakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyalakan "lampu kuning" bagi para pejabat dan pihak terkait dalam pengelolaan dana penanggulangan bencana. Lembaga antirasuah ini menegaskan akan mengawasi secara ketat penggunaan dana bantuan untuk korban banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Penegasan ini disampaikan langsung oleh Ketua KPK, Setyo Budiyanto, usai membuka acara Peluncuran dan Workshop E-Learning Integrity Ranger di Ruang Sultan Agung, Museum Vredeburg, Yogyakarta, Senin (8/12/2025).
Setyo memperingatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) agar tidak main-main dengan dana kemanusiaan tersebut.
Untuk memastikan pengawasan berjalan efektif, KPK tidak hanya sekadar memantau dari jauh. Setyo menyebut pihaknya akan menugaskan deputi terkait untuk turun tangan langsung.
"Apakah ada korsup (Koordinasi dan Supervisi) atau mungkin divisi pencegahan untuk bekerja sama melihat, supaya jangan sampai itu berulang kembali ada penyimpangan-penyimpangan berkaitan dengan bantuan, ya donasi dari masyarakat," tegas Setyo kepada wartawan.
Langkah ini diambil untuk memitigasi risiko penyelewengan yang kerap terjadi dalam situasi darurat bencana, di mana aliran dana seringkali luput dari pengawasan ketat.
Setyo menyadari bahwa potensi kerawanan korupsi dana bencana cukup tinggi karena saluran bantuannya yang sangat beragam. Bantuan tidak hanya datang dari kas negara, tetapi juga dari donasi publik yang masif.
"Karena ini kan banyak, permasalahannya memang ini kan pintunya banyak. Semua pihak bisa memberikan donasi. Ada yang dilakukan secara langsung, ada yang dilakukan melalui lembaga yang sudah ditentukan," jelas Setyo.
Oleh karena itu, KPK berkepentingan memastikan bahwa setiap rupiah dana yang terkumpul, baik dari pemerintah maupun masyarakat, dapat tersalurkan secara efektif dan efisien langsung ke tangan warga yang terdampak.
Pengawasan dana bencana ini juga menjadi bagian dari momentum Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025, yang puncak peringatannya digelar di Yogyakarta hari ini, Selasa (9/12/2025).
Sebagai bentuk aksi nyata, KPK juga menggandeng Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk memfasilitasi donasi masyarakat.
"Ini menjadi salah satu pemikiran dan upaya kami untuk ikut mendukung apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka supaya proses penyaluran bantuan-bantuan itu akan sesuai dengan peruntukannya," imbuhnya.
Langkah agresif KPK ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto. Sehari sebelumnya, Minggu (7/12/2025), dalam rapat penanganan bencana, Presiden telah mengeluarkan peringatan keras.
Prabowo menegaskan akan menindak tegas pejabat yang berani "mencari untung" di tengah penderitaan rakyat. Ia meminta seluruh menteri dan kepala lembaga memastikan jajarannya bersih dari praktik kotor tersebut.
"Kita harus mengelola semua kekayaan kita dengan sebaik-baiknya. Saya ingatkan tidak boleh ada penyelewengan, tidak boleh ada korupsi di semua entitas pemerintahan," tegas Prabowo.
Sinergi antara peringatan Presiden dan aksi nyata KPK ini diharapkan mampu menutup celah korupsi di tengah upaya pemulihan bencana yang sedang berlangsung di Pulau Sumatera.(*)
Add new comment