Jambi – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah pada 27 November, KPU Provinsi Jambi memperlihatkan komitmen serius dalam menyediakan akses inklusif bagi pemilih tuna netra. Sebanyak 12.782 alat bantu braille disiapkan khusus untuk pemilih berkebutuhan khusus ini, memberikan kesempatan bagi mereka untuk terlibat aktif dalam proses demokrasi.
Alat bantu ini terbagi menjadi dua kelompok: 6.391 alat untuk surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta 6.391 lainnya untuk pemilihan bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota. “Alat bantu ini bukan sekadar perangkat; ini adalah simbol penghormatan kami terhadap hak pilih tuna netra,” ujar Suparmin, Komisioner KPU Provinsi Jambi.
Didesain khusus menggunakan bahan art karton setebal 190 gram dan dilengkapi fitur mikroteks sebagai pengaman, alat bantu ini berbentuk kantong map dengan dua sisi yang merekat untuk memastikan keamanan dan kemudahan penggunaan. Bagian atas dan kanan map dibiarkan terbuka agar pemilih dapat memasukkan dan mengeluarkan surat suara dengan mudah. Lubang coblos di setiap kolom calon juga dirancang sesuai, mencegah risiko suara menjadi tidak sah.
Namun, tidak semua pemilih tuna netra mampu membaca huruf braille. KPU memberikan opsi pendampingan untuk mereka yang membutuhkannya, baik melalui petugas KPPS maupun anggota keluarga, dengan syarat menandatangani formulir Model C sebagai bukti persetujuan. “Bagi tuna netra yang memiliki kemampuan membaca braille, alat ini akan sangat membantu mereka mencoblos secara mandiri. Tapi untuk yang belum bisa, kami persilakan memilih pendamping,” jelas Suparmin.
KPU Provinsi Jambi juga memperhatikan aspek teknis: alat bantu ini menyerupai desain surat suara asli, memuat logo KPU, nama pasangan calon, dan lubang coblos di setiap kolom kandidat. Huruf braille yang digunakan memenuhi standar keterbacaan, dengan tonjolan minimal 0,5 milimeter, untuk memastikan kemudahan bagi pemilih dalam membaca.
Dengan penyediaan alat bantu ini, KPU tak hanya menjalankan tanggung jawab administratif, tetapi juga menunjukkan keberpihakannya pada prinsip kesetaraan dan inklusi. KPU berharap, langkah ini menjadi inspirasi bagi pemilu yang lebih inklusif di masa mendatang, memastikan setiap warga, tanpa terkecuali, dapat berkontribusi dalam menentukan arah pemerintahan.(*)
Add new comment