Jakarta - Pemerintah secara resmi mengumumkan program bantuan langsung tunai (BLT) tambahan yang akan disalurkan pada periode Oktober, November, dan Desember 2025. Dengan total anggaran mencapai Rp30 triliun, program stimulus ekonomi ini akan menyasar lebih dari 35 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.
Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang mewakili Presiden Prabowo Subianto, di Kantor Pos Indonesia, Menteng, Jakarta, pada hari Jumat lalu. Airlangga menjelaskan bahwa dana jumbo tersebut berasal dari efisiensi dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Hasil efisiensi. Realokasi anggaran. Yang kuartal keempat Rp16,2 triliun, ditambah Rp30 triliun," kata Airlangga saat menjelaskan sumber anggaran.
Menurut Airlangga, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk menambah jumlah penerima BLT secara signifikan, hampir dua kali lipat dari program reguler, menjadi 35.046.783 KPM. Ia mengasumsikan, jika satu KPM terdiri dari empat anggota keluarga, maka bantuan ini berpotensi menjangkau lebih dari 140 juta jiwa.
"Bantuan ini menyasar desil 1 hingga 4 berdasarkan Data Sosial Ekonomi Nasional (DSEN)," rinci Airlangga. Program ini merupakan tambahan di luar BLT reguler yang selama ini telah disalurkan oleh Kementerian Sosial kepada 20,88 juta KPM melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako.
Penyaluran BLT tambahan ini akan dilakukan melalui dua jalur utama. Sebanyak 18,3 juta keluarga akan menerima bantuan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang dijadwalkan mulai pekan depan.
Sementara itu, 17,2 juta keluarga lainnya akan menerima bantuan secara tunai melalui PT Pos Indonesia, yang akan dimulai secara serentak pada Senin, 20 Oktober 2025.
"Akan dilakukan secara simbolis kepada 50 orang yang belum pernah mendapatkan bantuan sebelumnya. Jadi, ini pertama yang masuk di angka 17,2 juta," tambah Airlangga, mengisyaratkan bahwa program ini juga menjangkau penerima manfaat baru.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa kebijakan ini dimungkinkan berkat keberhasilan pemerintah melakukan penghematan. Anggaran dari pos-pos belanja yang dinilai tidak produktif dievaluasi dan dialihkan untuk program kesejahteraan rakyat.
"Termasuk juga pada saat akhir tahun kita evaluasi, ternyata kita memiliki kemampuan fiskal untuk merealokasi. Oleh karena perhitungan itulah kemudian pemerintah memutuskan untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai selama 3 bulan di desil 1 sampai desil 4, yang mungkin ini belum pernah terjadi sebelumnya," ujar Prasetyo.(*)
Add new comment