JAMBI – Provinsi Jambi masuk dalam lima besar daerah di Indonesia dengan kenaikan persentase penduduk miskin berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) periode Maret 2024 - September 2024.
Bersama dengan Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Papua, dan Papua Selatan, Jambi mengalami lonjakan angka kemiskinan yang cukup signifikan.
Berdasarkan laporan BPS, jumlah penduduk miskin di Jambi per September 2024 tercatat sebesar 7,26 persen atau setara dengan 272.200 orang. Angka ini mengalami kenaikan 0,16 persen atau bertambah 7.300 jiwa dibandingkan Maret 2024.
Kepala BPS Provinsi Jambi, Agus Sudibyo, mengungkapkan bahwa kenaikan angka kemiskinan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, di antaranya:
- Nilai Tukar Petani (NTP) yang Menurun
– Banyak petani di Jambi mengalami penurunan daya beli akibat harga hasil pertanian yang tak sebanding dengan harga kebutuhan pokok. - Pertumbuhan Ekonomi Melambat
– Perbandingan antara triwulan pertama dan ketiga tahun 2024 menunjukkan perlambatan ekonomi, terutama di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menjadi tulang punggung perekonomian Jambi. - Tingkat Pengangguran Terbuka Meningkat
– Kurangnya peluang kerja, terutama di sektor industri dan perdagangan, turut berkontribusi terhadap bertambahnya jumlah penduduk miskin.
"Pertumbuhan ekonomi Jambi mengalami perlambatan di triwulan ketiga dibandingkan triwulan pertama. Perlambatan ini terutama terjadi pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang selama ini menjadi andalan masyarakat Jambi," jelas Agus Sudibyo, Selasa (4/2/2025).
Jika dilihat berdasarkan wilayah, Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi daerah dengan persentase penduduk miskin tertinggi, yaitu 10,14 persen pada Maret 2024.
Namun, dalam jumlah absolut, Kota Jambi mencatat angka tertinggi, dengan 47.250 jiwa masuk dalam kategori miskin.
Meski angka kemiskinan di Jambi meningkat, persentasenya masih lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional, yang tercatat sebesar 8,57 persen.
Menurut Agus, untuk menekan angka kemiskinan, perlu dilakukan dua langkah strategis utama, yakni:
✔ Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat
– Pemerintah perlu mengintensifkan program bantuan sosial seperti bantuan pangan, bantuan tunai, serta intervensi berbasis non-makanan seperti perbaikan rumah, layanan kesehatan gratis, dan pendidikan gratis.
✔ Meningkatkan Pendapatan Penduduk Miskin
– Mendorong penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta penguatan sektor UMKM agar masyarakat bisa lebih berdaya secara ekonomi.
"Selain program bantuan langsung, peningkatan keterampilan tenaga kerja serta penciptaan lapangan kerja yang lebih luas menjadi faktor penting dalam mengurangi angka kemiskinan," tegas Agus.
Dengan kondisi ini, tantangan bagi pemerintah daerah adalah bagaimana mempercepat pemulihan ekonomi, mengoptimalkan program pengentasan kemiskinan, serta memperkuat daya beli masyarakat agar angka kemiskinan tidak terus meningkat di periode mendatang.(*)
Add new comment