Verifikasi ijazah calon bupati dan wakil bupati Tanjabbar oleh KPU dinyatakan tanpa kendala, tetapi apakah benar-benar dilakukan dengan mendalam?
***
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) baru-baru ini menyelesaikan proses verifikasi ijazah para pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati. Meskipun pihak KPU menyatakan bahwa proses ini berjalan lancar tanpa ada kendala, pertanyaan kritis muncul: Apakah verifikasi ini benar-benar mendalam, atau hanya formalitas belaka?
Fadlan Habibi, anggota KPU Tanjabbar, mengungkapkan pada Jumat (6/9/2024) bahwa tim khusus telah dibentuk untuk melakukan verifikasi ijazah para calon, termasuk menelusuri langsung ke sekolah-sekolah yang terkait. “Kemarin kita sudah bentuk tim untuk verifikasi ijazah bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati Tanjabbar,” katanya.
Namun, meskipun proses verifikasi ini tampaknya dilakukan dengan menyeluruh, muncul keraguan apakah pengecekan yang dilakukan benar-benar cukup mendalam untuk memastikan keaslian dan validitas ijazah yang digunakan. Tim KPU dilaporkan memeriksa buku agenda sekolah dan data terkait lainnya untuk memastikan bahwa para calon benar-benar menempuh pendidikan di sana, terutama pada tingkat SLTA. “Tingkat SLTA dianggap sudah selesai dilakukan verifikasi oleh KPU,” ujar Fadlan.
Yang menarik, KPU menyatakan bahwa tidak ada persoalan yang ditemukan terkait ijazah SLTA dari pasangan calon. "Di sekolah tersebut kita melihat buku agenda, yang bersangkutan tamatan tahun berapa dan lain sebagainya," pungkas Fadlan. Namun, benarkah tidak ada ruang untuk manipulasi atau penyimpangan dalam proses ini?
Pengawasan ketat terhadap keabsahan ijazah seharusnya menjadi prioritas utama, terutama mengingat sejarah pemalsuan dokumen yang sering terjadi dalam proses pemilihan di berbagai daerah. Apakah KPU Tanjabbar benar-benar melakukan tugasnya dengan penuh integritas, atau ada kemungkinan celah yang terlewatkan?
Meskipun tidak ada temuan masalah dalam verifikasi ini, penting untuk tetap kritis dan memastikan bahwa setiap tahap verifikasi dilakukan dengan transparansi penuh. Masyarakat Tanjabbar berhak mengetahui bahwa para calon pemimpin mereka memiliki kredensial yang sah dan layak untuk memimpin. Proses verifikasi ini tidak boleh menjadi sekadar formalitas, tetapi harus menjadi fondasi yang kuat untuk menjaga integritas pemilihan.
Dengan hasil verifikasi yang dinyatakan "bersih," calon bupati dan wakil bupati mungkin merasa lebih percaya diri. Namun, transparansi penuh dan audit publik terhadap proses ini dapat menjadi langkah berikutnya untuk memastikan bahwa tidak ada manipulasi yang lolos dari pengawasan.(*)
Add new comment