Mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, AR Syahbandar, angkat suara menanggapi polemik banjir di kawasan Simpang Mayang dan keterkaitannya dengan proyek Jambi Business Center (JBC).
Syahbandar menegaskan persoalan banjir tak bisa disederhanakan hanya dengan menyalahkan satu titik pembangunan semata. Ia mendukung pernyataan Gubernur Jambi Al Haris dan mantan Gubernur sekaligus Anggota DPR RI Hasan Basri Agus (HBA), yang menyerukan agar semua pihak bersikap bijak dan mendukung investasi.
“Banjir bukan hanya soal JBC. Simpang Pucuk banjir, belakang Jamtos juga banjir, dekat Lapas banjir, padahal di sana tidak ada JBC. Artinya, ini masalah tata ruang dan sistem drainase secara menyeluruh, bukan kesalahan satu proyek saja,” ujar Syahbandar, Rabu (16/4/2025).
Menurut Syahbandar, banjir adalah persoalan klasik yang kompleks. Menurutnya, ini menyangkut tata kota, pertumbuhan pemukiman, daya dukung infrastruktur drainase, serta lemahnya pengawasan pembangunan selama beberapa dekade terakhir.
“Ini persoalan bersama. Bukan waktunya saling menyalahkan. Yang perlu dilakukan adalah duduk bersama memperbaiki tata ruang, drainase, dan sistem pengelolaan lingkungan di Kota Jambi,” jelasnya.
Ia mengingatkan pembangunan kota akan terus berjalan seiring dengan bertambahnya penduduk dan aktivitas ekonomi. Maka, pemkot dan pemprov harus memperkuat kebijakan penataan ruang dan pengendalian banjir yang adaptif. Bukan justru memukul mundur investasi yang sedang berjalan.
Syahbandar mengingatkan proyek seperti JBC tak boleh dijadikan kambing hitam dari masalah lama yang belum terselesaikan. Investasi seperti itu, menurutnya, harus dikawal, bukan diganggu.
“Kalau kita ganggu investasi, investor lari. Siapa yang rugi? Masyarakat sendiri. Lapangan kerja hilang, geliat ekonomi mati. Kita ini masih peduli dengan Jambi, maka jangan asal nyalahin,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi sikap Gubernur Al Haris yang tetap membuka ruang dialog dan terus mengawal penyelesaian drainase serta revisi Amdal JBC. Baginya, inisiatif semacam itu patut didukung, bukan dipolitisasi.
“Apa yang disampaikan Pak Gubernur dan Pak HBA itu betul. Kita butuh narasi yang menyejukkan, yang solutif. Kritik boleh, tapi jangan membuat iklim investasi jadi kacau,” katanya.
Syahbandar juga mengusulkan agar Pemkot Jambi dan Pemprov Jambi melakukan audit tata ruang dan jaringan drainase perkotaan. Serta melibatkan pakar tata kota dan lingkungan untuk menyusun langkah korektif jangka panjang.
“Pembangunan terus bertambah. Bangunan vertikal, pemukiman, perumahan terus tumbuh. Kalau tata ruang dan drainase tidak dibenahi, mau ada JBC atau tidak, banjir tetap akan terjadi,” ujarnya.(*)
Add new comment