Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan (BG) memastikan bahwa harga pangan akan tetap terkendali selama bulan Ramadan hingga Lebaran 2025. Pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas harga agar masyarakat bisa menjalankan ibadah dengan tenang tanpa terbebani lonjakan harga bahan pokok.
Dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat (23/2/2025), BG menegaskan bahwa pemerintah telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beberapa bahan pangan utama. Namun, di lapangan masih ditemukan harga yang melampaui batas yang ditetapkan. Salah satunya adalah Minyakita, yang seharusnya dijual Rp 15.700 per liter, tetapi justru masih berada di angka Rp 17.500 per liter.
"Kami tidak akan menoleransi pengusaha yang sengaja memainkan harga atau melakukan penimbunan barang demi keuntungan pribadi. Jika ada yang melanggar, kami akan tindak tegas," ujar BG.
Ia juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan segala bentuk penyimpangan, baik berupa harga yang melampaui HET maupun praktik penimbunan stok bahan pokok. Laporan bisa disampaikan langsung ke pemerintah daerah, Satgas Pangan, atau lembaga terkait yang mengawasi distribusi pangan.
Namun, meskipun sudah ada komitmen dari pemerintah, banyak masyarakat yang masih meragukan efektivitas pengawasan harga pangan di lapangan. Hingga saat ini, BG belum merinci teknis pengawasan yang akan dilakukan pemerintah, serta instansi mana yang akan bertanggung jawab dalam menindak pedagang atau distributor nakal.
"Kami sudah sering dengar janji seperti ini tiap tahun, tapi nyatanya harga tetap naik di pasaran. Pasar-pasar tradisional masih sulit dikontrol. Kalau hanya sekadar imbauan tanpa tindakan konkret, itu tidak akan berpengaruh," ujar Syaiful, seorang pedagang di Pasar Angso Duo, Jambi.
Ia berharap pemerintah benar-benar turun ke lapangan, bukan sekadar memberi pernyataan di media. Menurutnya, pengusaha besar dan distributor sering kali lebih bebas memainkan harga dibanding pedagang kecil di pasar.
Ketua MPW Pemuda Pancasila Jambi, Adri SH MH, atau yang akrab disapa Panglima Adri, juga menyoroti lemahnya ketegasan pemerintah dalam mengendalikan harga bahan pokok. Ia menegaskan bahwa tugas utama pemerintah adalah mensejahterakan rakyat, bukan sekadar memberi janji kosong tanpa langkah konkret.
"Pemerintah harus bergerak cepat. Jangan hanya berbicara, tetapi turun langsung dan eksekusi kebijakan yang tegas. Jangan ada kongkalikong dengan mafia pangan. Kalau ada pejabat yang tidak bisa bekerja mengawasi distribusi pangan, sebaiknya segera diganti!" tegas Panglima Adri.
Ia juga meminta Satgas Pangan untuk mengintensifkan sidak ke gudang-gudang distributor. Sebab, berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, sering terjadi penimbunan stok menjelang bulan Ramadan yang akhirnya menyebabkan harga melonjak.
"Kalau ada permainan harga atau penimbunan stok, tangkap dan proses hukum pelakunya. Ini masalah perut rakyat, jangan main-main," pungkasnya.
Seiring dengan naiknya harga bahan pokok di pasaran, masyarakat mulai merasa waswas. Mereka berharap pemerintah benar-benar serius dalam menangani isu ini, bukan sekadar menyampaikan retorika tanpa aksi nyata.
Sebagian besar warga yang ditemui di pasar tradisional berharap ada operasi pasar yang lebih sering dilakukan untuk mengontrol harga bahan pokok, serta mekanisme pelaporan yang jelas agar praktik penimbunan bisa segera ditindak.
"Kalau pemerintah minta masyarakat melapor, tolong kasih tahu kemana harus melapor, dan pastikan laporan itu benar-benar ditindaklanjuti. Jangan sampai hanya jadi formalitas tanpa hasil," kata Lina, ibu rumah tangga yang berbelanja di Pasar Tradisional Talang Banjar, Kota Jambi.
Dengan situasi yang terjadi, harapan masyarakat kini tertuju pada kinerja pemerintah dalam beberapa pekan ke depan. Ramadan sudah di depan mata, dan jika tidak ada langkah konkret, lonjakan harga pangan akan semakin menyulitkan masyarakat kecil. (*)
Add new comment