Jambi – Pagi di Pasar Kota Jambi selalu penuh hiruk-pikuk. Namun, di balik kesibukan pedagang menawarkan dagangan dan pembeli bertransaksi, ada keluhan yang tak pernah surut: masalah parkir ganda. Seolah menjadi ironi di tengah langkah modernisasi, praktik ini tidak hanya mengusik kenyamanan warga tetapi juga memunculkan pertanyaan tentang tata kelola yang efisien.
Penjabat Wali Kota Jambi, Sri Purwaningsih, akhirnya angkat bicara. Dalam Apel Disiplin pada Senin (13/1/2025), Sri menegaskan komitmen pemerintah untuk menghentikan pungutan parkir ganda yang meresahkan ini. "Pemkot sudah membuat kebijakan agar cukup membayar retribusi di portal masuk pasar. Tidak boleh ada lagi pungutan di dalam. Tapi kenyataannya, parkir liar masih saja terjadi," ucapnya tegas.
Masalah parkir ganda ini bukan sekadar soal membayar dua kali, tetapi melibatkan jaringan oknum yang beroperasi di bawah radar penegakan hukum. Sri menjelaskan bahwa upaya penertiban telah dilakukan, bahkan beberapa pelaku sudah ditindak melalui proses hukum. Namun, setelah hukuman ringan, mereka kembali ke jalanan, meneruskan praktik yang sama.
"Saya sudah meminta Dinas Perhubungan menempatkan personel di kawasan pasar, khususnya di Simpang Bata, untuk membantu mengatur parkir. Ini penting agar pedagang merasa aman dan nyaman, sehingga omzet mereka tidak lagi turun karena masalah ini," tambah Sri.
Sri juga menyempatkan diri bertemu pedagang, yang mengeluhkan dampak dari parkir liar terhadap penurunan pengunjung. Di sisi lain, ia mengingatkan pedagang untuk mulai memanfaatkan teknologi dengan berdagang secara daring, menyesuaikan dengan perubahan zaman.
Di tengah kebuntuan, Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi, Saleh Rido, menawarkan solusi ambisius: mengalihfungsikan lantai bawah bekas Istana Anak-anak sebagai area parkir khusus. "Ini membutuhkan anggaran besar, tetapi kami yakin bisa menjadi solusi untuk keluhan masyarakat terkait parkir ganda," jelasnya.
Rencana ini juga sejalan dengan program 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi terpilih, Maulana-Diza. Dalam janji kampanye mereka, retribusi di luar kawasan pasar akan dihapus, dan pembayaran parkir cukup dilakukan sekali, langsung di dalam kawasan.
Namun, di balik langkah konkret pemerintah, masalah ini menunjukkan kompleksitas hubungan antara regulasi dan pelaksanaan. Dalam setiap sudut pasar, cerita parkir ganda adalah gambaran kecil dari tantangan besar yang dihadapi kota ini: birokrasi yang lambat dan pengawasan yang kerap longgar.
Untuk pedagang, solusi ini menjadi harapan baru agar pasar kembali ramai. Bagi masyarakat, ini adalah peluang menikmati layanan publik yang lebih manusiawi. Tapi bagi pemerintah, tantangan sesungguhnya adalah memastikan kebijakan tidak sekadar wacana, tetapi benar-benar berjalan di lapangan.(*)
Add new comment