Ruang Banggar DPRD Provinsi Jambi penuh dengan atmosfer harapan dan diskusi hangat, ketika pimpinan dewan menerima Asosiasi Honorer se-Provinsi Jambi, Sabtu (19/1/2025). Pertemuan ini menjadi ajang penyampaian aspirasi ribuan tenaga honorer yang masih menghadapi ketidakpastian terkait status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD M. Hafiz, rapat ini dihadiri Wakil Ketua Ivan Wirata, Ketua Komisi IV Samsul Ridwan, Wakil Ketua Komisi IV Rusli Kamal Siregar, serta anggota DPRD lainnya, seperti Juwanda dan M. Nasir. Mereka mendengarkan keluhan dan tuntutan para honorer, yang jumlahnya mencapai 8.500 orang—baik yang telah masuk data base maupun yang belum.
Asosiasi Honorer menyampaikan beberapa tuntutan mendesak, mulai dari upah yang sesuai dengan UMR, pengangkatan status menjadi PPPK, hingga perubahan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu. Mereka juga menuntut kesetaraan dan keadilan dalam prioritas pengangkatan bagi yang telah memenuhi syarat.
Setiap poin tuntutan dibahas secara mendalam, dengan nuansa dialog konstruktif. Ketua DPRD, M. Hafiz, memastikan bahwa perjuangan ini akan diterjemahkan ke dalam langkah nyata. "Kami akan segera berkonsultasi dan berkoordinasi dengan perwakilan di Senayan, juga kementerian terkait, untuk memastikan tuntutan ini diakomodir dengan baik," tegas Hafiz.
Dari pemaparan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi, terungkap bahwa lebih dari 8.500 tenaga honorer di Jambi masih bergulat dengan status mereka. Data ini mencakup tenaga honorer yang sudah tercatat dalam data base, serta yang masih belum terdaftar, menambah kompleksitas persoalan.
Pertemuan ini ditutup dengan suasana yang penuh harapan. Lagu nasional Padamu Negeri menggema, menjadi simbol perjuangan bersama antara tenaga honorer dan DPRD Provinsi Jambi. Para anggota DPRD menegaskan bahwa mereka akan mengawal setiap langkah hingga solusi konkrit terwujud.
“Kami berkomitmen penuh untuk menyelesaikan isu ini. Honorer adalah bagian penting dalam roda pemerintahan dan pelayanan publik. Kita harus memastikan mereka mendapatkan hak dan pengakuan yang layak,” pungkas Hafiz.
Dengan langkah ini, DPRD Provinsi Jambi menunjukkan keseriusannya untuk menjadi jembatan aspirasi honorer, dalam upaya memperjuangkan status dan kesejahteraan mereka. Perjuangan ini, seperti lagu yang mereka nyanyikan bersama, adalah untuk negeri yang lebih baik.(*)
Add new comment