TANJAB TIMUR – Kebijakan tegas diambil oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Puluhan Pegawai Harian Tidak Tetap (PHTT) dirumahkan per Januari 2025, menyusul evaluasi menyeluruh terhadap kinerja mereka selama tahun 2024. Keputusan ini memunculkan pertanyaan serius tentang efektivitas dan profesionalisme anggota Satpol-PP dalam menjalankan tugas.
Kepala Satpol-PP dan Damkar Kabupaten Tanjab Timur, Zulfaisyal, mengungkapkan bahwa evaluasi terhadap PHTT menemukan sejumlah kelemahan signifikan. Di antara temuan paling mencolok adalah sikap lalai sebagian anggota, termasuk seringnya absen tanpa alasan jelas, keterlambatan masuk kerja, dan pulang lebih awal dari jadwal.
"Beberapa anggota tampaknya tidak memahami tanggung jawab mereka. Evaluasi ini mengingatkan bahwa pemerintah memiliki kewenangan penuh untuk memberhentikan atau memperpanjang kontrak sesuai kebutuhan," ujar Zulfaisyal dengan nada tegas.
Menurut Zulfaisyal, kebijakan ini bukan hanya formalitas tahunan tetapi juga langkah serius untuk meningkatkan kedisiplinan. Dari 80 anggota PHTT yang terbagi ke dalam tiga regu – Siaga, Jaga, dan Off – hanya beberapa yang tetap bertugas selama masa evaluasi ini.
"Kami sengaja melibatkan perwira dan ASN untuk menggantikan tugas PHTT yang dirumahkan. Hal ini agar mereka bisa merasakan langsung beratnya tanggung jawab para anggota PHTT," tambahnya.
Namun, absennya sejumlah besar anggota PHTT dari tugas lapangan selama satu bulan memunculkan kekhawatiran akan potensi kekosongan penjagaan dan penurunan kualitas layanan Satpol-PP terhadap masyarakat.
PHTT di Tanjab Timur, sesuai aturan, hanya digaji selama 11 bulan – dari Februari hingga Desember setiap tahun. Namun, kebijakan ini juga menyisakan pertanyaan mengenai transparansi pengelolaan anggaran untuk tenaga PHTT.
Apakah pengurangan jumlah tenaga kerja ini murni evaluasi kinerja, atau bagian dari strategi penghematan anggaran? Hingga kini, tidak ada penjelasan rinci terkait dampak kebijakan ini terhadap setoran kas daerah.
Meski langkah ini dimaksudkan untuk membangun kembali kedisiplinan, keputusan merumahkan puluhan PHTT juga menyoroti tantangan yang lebih besar: bagaimana Satpol-PP sebagai ujung tombak penegakan aturan mampu mempertahankan kredibilitasnya?
Tindakan tegas ini mencerminkan niat pemerintah untuk tidak mentolerir kelalaian. Namun, di sisi lain, ini juga menjadi tamparan keras bagi Satpol-PP untuk memperbaiki sistem manajemen dan pelatihan internal mereka.
"Ini alarm serius. Pemerintah tidak hanya ingin mengevaluasi, tetapi juga membangun sistem kerja yang lebih profesional. Satpol-PP harus berbenah," tegas Zulfaisyal.
Dengan berakhirnya masa evaluasi pada Januari 2025, publik menunggu langkah konkret berikutnya dari Satpol-PP Tanjab Timur. Akankah kebijakan ini membawa perubahan signifikan dalam layanan mereka? Ataukah sekadar menjadi rutinitas tahunan yang tak memberikan dampak nyata?
Pemerintah Kabupaten Tanjab Timur diharapkan tidak hanya menegakkan disiplin, tetapi juga memastikan keberlanjutan kualitas layanan publik yang menjadi wajah utama Satpol-PP di mata masyarakat.(*)
Add new comment