Bobto bukan ASN, bukan pengacara, bukan juga anggota partai. Tapi pada Rabu pagi tadi, 21 Mei 2025, ia berdiri tegak di halaman Kejaksaan Tinggi Jambi. Di tangannya, sebuah map berisi dokumen penting seleksi PPPK. Isinya, jika terbukti, bisa menjadi salah satu skandal administratif paling memalukan tahun ini.
“Orang yang tak masuk daftar resmi, bisa ikut ujian. Yang sudah sesuai, justru digugurkan. Di mana logikanya?” tegas Bobto, aktivis Masyarakat Peduli Rakyat Jambi (MPRJ).