Pembangunan Sejati Adalah Pembangunan Manusia : Ungkap Bung Hatta (Sang Proklamator)
OLEH : Dr. FAHMI RASID
Warga Kota Jambi
PEMBANGUNAN DAERAH tidak pernah lahir dari kerja satu pihak semata. Ia tumbuh dari proses panjang yang melibatkan banyak tangan, beragam kepentingan, serta energi sosial yang saling bersilangan. Di titik inilah, pesan Gubernur Jambi dalam sambutan peringatan Hari Ulang Tahun ke-69 Provinsi Jambi Tahun 2026 menemukan relevansinya: bahwa keberhasilan pembangunan Jambi hari ini merupakan buah dari partisipasi, kerja sama, sinergi, dan kolaborasi seluruh elemen, mulai dari Pemerintah Pusat, Forkopimda, pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, dunia usaha, akademisi, media massa, hingga masyarakat luas.
Pesan tersebut bukan sekadar ungkapan seremonial. Ia mencerminkan sebuah kesadaran penting bahwa pembangunan modern berlangsung di tengah lanskap yang semakin kompleks. Tantangan global, keterbatasan fiskal daerah, dinamika sosial yang cepat berubah, hingga tuntutan transparansi publik, menempatkan pemerintah daerah pada ruang kebijakan yang tidak lagi sederhana. Dalam situasi seperti itu, capaian-capaian pembangunan Provinsi Jambi patut dibaca secara jernih: objektif, edukatif, dan proporsional.
Pembangunan yang Bertumpu pada Kebersamaan
Dalam khazanah teori pembangunan kontemporer, pendekatan partisipatif telah lama dipandang sebagai fondasi keberlanjutan. Robert Chambers (1997) menekankan bahwa pembangunan hanya akan bermakna jika masyarakat tidak diperlakukan sebagai objek kebijakan, melainkan sebagai subjek yang turut menentukan arah. Negara dan pemerintah daerah dalam kerangka ini berperan sebagai fasilitator—membuka ruang, menjembatani kepentingan, dan memastikan keadilan proses.
Pandangan ini sejalan dengan konsep collaborative governanceyang diperkenalkan oleh Ansell dan Gash (2008), yang menempatkan pemerintah dan aktor non-pemerintah dalam satu meja pengambilan keputusan. Kebijakan tidak lagi dimonopoli oleh satu institusi, tetapi dirumuskan melalui dialog, kepercayaan, dan tanggung jawab bersama.
Apa yang disampaikan Gubernur Jambi mencerminkan kesadaran akan paradigma tersebut. Ucapan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan bukanlah formalitas belaka, melainkan pengakuan bahwa pembangunan Jambi berdiri di atas fondasi kerja kolektif, sebuah modal sosial yang tidak ternilai.
Ekonomi Daerah: Tumbuh dengan Menjaga Keseimbangan
Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi, kinerja ekonomi daerah menunjukkan tren yang relatif menggembirakan. Pada triwulan III-2025, ekonomi Provinsi Jambi tumbuh sebesar 4,77 persen (year-on-year) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan kemampuan daerah menjaga momentum pertumbuhan di tengah ketidakpastian ekonomi global dan tekanan ekonomi nasional.
Menurut Prof. Lincolin Arsyad (2010), pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil menandakan adanya daya tahan struktur ekonomi lokal serta efektivitas kebijakan sektoral. Pertumbuhan yang tidak terlalu fluktuatif justru mencerminkan fondasi yang lebih sehat dibanding lonjakan sesaat yang mudah rapuh.
Dalam konteks Jambi, pertumbuhan tersebut tidak berdiri sendiri. Ia bertumpu pada sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perkebunan, perdagangan, dan jasa, serta diperkuat oleh upaya peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah. Sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercatat dalam angka, tetapi juga terasa dalam kehidupan sehari-hari.
Inflasi Terkendali, Daya Beli Terjaga
Stabilitas ekonomi daerah juga tercermin dari pengendalian inflasi. BPS mencatat laju inflasi Provinsi Jambi secara year-on-year pada Desember 2025 sebesar 3,71 persen. Angka ini berada dalam rentang yang relatif terkendali dan mencerminkan koordinasi kebijakan yang berjalan efektif.
Ekonom senior Prof. Boediono (2016) mengingatkan bahwa inflasi bukan sekadar indikator ekonomi, tetapi juga indikator sosial. Inflasi yang tinggi akan langsung menggerus daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah. Karena itu, pengendalian inflasi sejatinya adalah bagian dari upaya menjaga kesejahteraan rakyat.
Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), sinergi lintas sektor, serta keterlibatan aktif pemerintah kabupaten/kota. Ia menegaskan satu pelajaran penting : stabilitas ekonomi daerah adalah hasil orkestrasi bersama, bukan kebijakan tunggal yang berdiri sendiri.
IPM dan Makna Pembangunan Manusia
Pada akhirnya, pembangunan menemukan maknanya pada manusia. Data BPS menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jambi tahun 2025 mencapai 75,13, meningkat 0,77 poin atau 1,04 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kurun 2020–2025, IPM Jambi rata-rata meningkat 0,77 persen per tahun, sebuah capaian yang menunjukkan perbaikan kualitas hidup secara bertahap.
UNDP (2010) menegaskan bahwa IPM mencerminkan capaian dasar pembangunan: pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Kenaikan IPM bukan hasil kebijakan instan, melainkan buah dari konsistensi program lintas sektor.
Pemikiran Prof. Amartya Sen (1999) memperdalam makna ini. Menurutnya, pembangunan adalah proses memperluas kapabilitas manusia, memberi ruang bagi warga untuk hidup sehat, berpendidikan, dan bermartabat. Dalam konteks Jambi, peningkatan IPM menunjukkan bahwa pembangunan mulai menyentuh dimensi esensial kehidupan masyarakat.
Pengangguran Menurun, Tantangan Tetap Ada
BPS mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jambi pada Agustus 2025 sebesar 4,26 persen, turun 0,23 persen poin dibandingkan Agustus 2024. Penurunan ini merupakan sinyal positif bahwa perekonomian daerah mampu menyerap tenaga kerja secara bertahap.
Namun, sebagaimana diingatkan Prof. Mudrajad Kuncoro (2018), isu ketenagakerjaan tidak berhenti pada angka penyerapan. Yang lebih penting adalah kualitas pekerjaan: apakah produktif, layak, dan berkelanjutan. Tantangan ini menuntut peran bersama dunia usaha, pendidikan vokasi, dan kebijakan daerah yang adaptif terhadap perubahan pasar kerja.
Modal Sosial dan Kearifan Lokal
Keberhasilan pembangunan Jambi tidak hanya tercermin dari statistik, tetapi juga dari kekuatan modal sosial. Robert Putnam (1993) menyebut bahwa kepercayaan, jaringan sosial, dan norma bersama merupakan faktor kunci efektivitas pemerintahan daerah.
Jambi memiliki modal sosial yang kuat melalui lembaga adat, tokoh agama, komunitas lokal, dan peran media massa. Ketika modal sosial ini disinergikan dengan kebijakan publik, pembangunan tidak hanya berjalan efektif, tetapi juga berakar pada nilai dan kearifan lokal.
Dalam konteks otonomi daerah, Prof. Ryaas Rasyid (2007) menegaskan bahwa daerah yang berhasil adalah daerah yang mampu mengintegrasikan kepemimpinan politik, kapasitas birokrasi, dan partisipasi masyarakat dalam satu tarikan napas pembangunan.
Menjaga Arah, Memperkuat Harapan
Capaian pembangunan Provinsi Jambi yang tercermin dalam data BPS patut diapresiasi secara rasional dan proporsional. Pertumbuhan ekonomi yang terjaga, inflasi yang terkendali, peningkatan IPM, serta penurunan pengangguran menunjukkan bahwa pembangunan berjalan di jalur yang benar.
Namun, tantangan ke depan tidak otomatis menjadi lebih ringan. Justru karena itulah, pesan Gubernur Jambi tentang pentingnya partisipasi, sinergi, dan kolaborasi perlu terus dijadikan kompas bersama. Pembangunan bukan hanya tentang apa yang telah dicapai, tetapi bagaimana menjaga konsistensi, memperluas dampak, dan memastikan tidak ada yang tertinggal.
Seperti diingatkan Bung Hatta, “Pembangunan sejati adalah pembangunan manusia.” Selama manusia Jambi terus diberdayakan, dilibatkan, dan dipercaya, harapan akan Jambi yang maju, adil, dan berkelanjutan bukanlah sekadar slogan, melainkan tujuan yang dapat diwujudkan bersama.
Referensi1. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. (2025). Berita Resmi Statistik Provinsi Jambi.2. Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and Theory.3. Chambers, R. (1997). Whose Reality Counts? Putting the First Last. Intermediate Technology Publications.4. Sen, A. (1999). Development as Freedom. Oxford University Press.5. UNDP. (2010). Human Development Report.6. Arsyad, L. (2010). Ekonomi Pembangunan. UPP STIM YKPN.7. Boediono. (2016). Ekonomi Indonesia: Dalam Lintasan Sejarah.8. Putnam, R. (1993). Making Democracy Work. Princeton University Press.9. Rasyid, R. (2007). Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan.
Add new comment