Sarolangun – Panitia seleksi terbuka lelang Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah menetapkan 51 orang peserta yang berhasil memenuhi persyaratan kualifikasi awal. Para peserta ini akan melanjutkan ke tahapan berikutnya, yakni pengukuran kompetensi manajerial melalui assesment center.
Pemerintah Kabupaten Sarolangun
Sarolangun – Seleksi terbuka atau lelang sembilan jabatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten Sarolangun menuai protes dari sejumlah peserta. Protes tersebut muncul karena tim panitia seleksi (pansel) dinilai tidak transparan dan kurang profesional dalam pelaksanaan proses lelang jabatan eselon II ini.
Lelang jabatan kali ini dibuka untuk sembilan posisi penting, di antaranya:
Sarolangun – Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 80 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2025. Namun, alokasi ini diperkirakan belum mencukupi jika terjadi penambahan jumlah pegawai PPPK yang akan direkrut tahun ini.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sarolangun, Kasyadi, mengungkapkan bahwa dengan rencana penambahan kuota PPPK tahun 2024, kebutuhan anggaran bisa meningkat drastis.
Bujang Meninggal di Tanah Rantau, Jenazah Terbengkalai Karena Tak Ada Biaya
Pemkab Sarolangun segera membuka seleksi lelang jabatan eselon II untuk sembilan OPD yang kosong. Panitia seleksi telah dibentuk, melibatkan pemerintah provinsi, daerah, dan akademisi.
Pemerintah Kabupaten Sarolangun akan segera membuka seleksi terbuka untuk lelang jabatan eselon II di sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang saat ini mengalami kekosongan. Langkah ini diambil untuk mengisi posisi strategis yang selama ini dijabat oleh pelaksana tugas.
Kabupaten Sarolangun menaikkan anggaran APBD Perubahan 2024 sebesar 30 miliar rupiah, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur dan persiapan masa depan. Langkah ini menuntut akuntabilitas dan pengawasan ketat.
