Oleh:
Rolan Pramudiansyah
Formateur PERMAHI Provinsi Jambi
Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi adalah masalah yang sangat serius dan kompleks. Fakta menunjukkan bahwa kejadian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi telah meningkat dalam beberapa minggu terakhir. Berdasarkan data yang di himpun, pada tahun 2024, Provinsi Jambi mengalami kebakaran hutan dan lahan serta kebakaran gambut dengan perkiraan seluruh nya seluas lebih dari 200 ha.
Oleh:
Jamhuri-Direktur Eksekutif LSM Sembilan.
Langkah hukum yang sedang berlangsung terhadap oknum unsur pimpinan PDAM Tirta Mayang di beberapa hari terakhir ini sepertinya sudah dapat dipastikan terdapat pandangan yang salah dalam pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi.
Apalagi sejarah telah mencatat PDAM milik Pemerintah Kota Jambi tersebut telah melahirkan dua rezim Direksi yang berakhir karirnya di balik jeruji besi.
Di tengah hiruk-pikuk politik nasional, sebuah langkah kontroversial baru saja mencuri perhatian publik. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tiba-tiba memutuskan untuk menantang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sebelumnya dikeluarkan dengan Nomor 60/PUU-XXII/2024. Putusan tersebut mengatur batas umur calon kepala daerah, dan seharusnya menjadi pedoman hukum tertinggi di negeri ini.
Oleh : Yafet Wibowo G.A.Sitepu S.Sos
Alumni Hubungan Internasional Univ.Kristen Indonesia
Bulan November adalah bulan penentuan,karena bulan tersebut adalah penentuan siapa yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan pembangunan kota Jambi.
Berdasarkan data KPU, sekitar 60% dari total pemilih di Kota Jambi berada dalam rentang usia 18-35 tahun.dominasi pemilih muda ini menjadi kewajiban bagi setiap calon mampu berkomunikasi dan berhubungan dengan generasi Milenial dan Gen Z.
Oleh: Muhammad Sukardi, S.Pd.
Anggota PPK Rantau Rasau (Koordinator Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia)
Oleh:
Jamhuri-Direktur Eksekutif LSM Sembilan
Secara Ilmiah beberapa ahli memberikan defenisi kata infrastruktur yang salah satunya dikemukakan oleh Hudson (1997) yang menyatakan infrastruktur adalah sebuah sistem fasilitas publik, yang bersifat fundamental di tujukan kepada masyarakat ramai untuk melayani dan memudahkan masyarakat.
Pendapat tersebut disertai dengan adanya penggolongan indikator daripada infrastruktur yang salah satunya adalah sarana transportasi.
Oleh:
Jamhuri-Direktur Eksekutif LSM Sembilan
Berbagai aksi unjuk rasa dalam penyampaian pendapat di hadapan umum atau penyampaian aspirasi maupun laporan atau pengaduan masyarakat merupakan perwujudan hak peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan negara.
Oleh: Bahren Nurdin
(Pengamat Sosial dan Kebijakan Publik – Tinggal di Australia)
Akhir-akhir ini, kita menyaksikan fenomena menarik di dunia akademik Indonesia. Bukan lagi hanya para akademisi yang mengejar gelar profesor, tetapi juga banyak tokoh non-akademisi, terutama para politisi, yang berlomba-lomba mengajukan diri untuk menyandang gelar tertinggi di dunia pendidikan tinggi ini.
Fenomena ini tentu memunculkan pertanyaan: Apa sebenarnya yang mereka cari dari gelar profesor?
